Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tercatat memiliki utang jumbo hingga Rp 500 triliun. Pemerintah pun sedang berupaya menyehatkan keuangan PLN agar utang tersebut tak menjadi beban.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya kini berfokus menyehatkan keuangan PLN. "PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6).
Salah satu langkah terobosan yang dilakukan pemerintah yakni dengan memangkas anggaran belanja modal PLN. Erick mengungkapkan, upaya pemangkasan belanja modal PLN bahkan telah mencapai 24%.
Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, berbagai peningkatan investasi yang dilakukan PLN dalam beberapa tahun terakhir berdampak positif pada berbagai sektor.
Baca Juga: Kemenkeu menjamin PMN bagi PLN juga untuk mendorong EBT
"Aset PLN juga tumbuh signifikan menjadi sekitar Rp 1.589 triliun di 20210, naik sebanyak Rp 275 triliun dibandingkan tahun 2015," kata Agung dalam keterangan resmi kepada Kontan.co.id, Kamis (10/6)
Agung menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, investasi PLN, khususnya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meningkat secara drastis. Ini seiring dengan mandat PLN sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Total kapasitas pembangkit terpasang misalnya, meningkat dan semula hanya 55,5 Gigawatt (GW) pada tahun 2015 menjadi 66,3 GW pada tahun 2020. Pembangunan infrastruktur ini membuat pasokan daya listrik di seluruh Indonesia menjadi memadai dan siap mendukung gerak roda perekonomian daerah dan nasional.
Kegiatan rasio elektrifikasi juga disebut meningkat. Pada tahun 2015 rasio elektrifikasi baru mencapai 88,3%, dan naik signifikan hanya dalam kurun 5 tahun menjadi 99,2% pada tahun 2020.
Agung menambahkan, salah satu indikator pendorong kemajuan ekonomi suatu negara yaitu Ease of doing business yakni untuk indikator kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity) juga meningkat drastis, yaitu pada tahun 2015 berada pada peringkat 78, dan membaik menjadi peringkat 33 pada tahun 2020.
"PLN juga terus memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak-pajak, PNBP, dan sebagainya. Sejak tahun 2015 hingga 2020 totalnya lebih dan Rp 174 Triliun," kata Agung.
Agung memastikan, pembangunan aset infrastruktur kelistrikan yang ada didanai beberapa sumber antara lain penyertaan modal negara (PMN), dana internal dan juga sumber pinjaman.
Berdasarkan Iaporan keuangan sejak 2015 - 2019, total interest bearing debt mengalami peningkatan seiring dengan jumlah aset yang beroperasi. Namun pada 2020, jumlah interest bearing debt PLN mulai turun. Berikut rinciannya:
- 2015: Rp 382,73 triliun
- 2016: Rp 274,51 triliun
- 2017: Rp 316,99 triliun
- 2018: Rp 388,26 triliun
- 2019: Rp 454,17 triliun
- 2020: Rp 452,41 triliun
Baca Juga: Kementerian ESDM targetkan peningkatan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT)
Agung melanjutkan, dengan interest bearing debt yang ditekan, PLN masih mampu mencetak kinerja positif pada tahun 2020 yang dilihat dari membaiknya posisi likuiditas, rasio leverage dan net income yang tetap tumbuh di masa pandemi covid-19.
"PLN memastikan dalam pengelolaan utang mempertimbangkan penggunaan secara hati-hati (prudent) dan proporsional untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik bunga pinjaman dan pelunasan pokok pinjaman serta debt covenant yang ada dengan memperhatikan pengendalian likuiditas perusahaan," jelas Agung.
Agung menambahkan, kebijakan pendanaan PLN tidak terbatas pada satu sumber dan pemilihan pendanaan pun dilakukan dengan memperhatikan tingkat biaya pinjaman, tenor, denominasi, size serta kebutuhan investasi perusahaan.
PLN juga selalu mempertimbangkan kondisi pasar uang dan memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan per akhir tahun 2020 utang PLN sebesar Rp 452,4 triliun atau 91,2% dari saldo RKAP Desember 2020 revisi yang ditetapkan sebesar Rp 496,2 triliun.
Baca Juga: Kemenkeu: PMN bagi PLN juga diprioritaskan untuk mendorong EBT
Jumlah tersebut turun 0,4% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 terutama karena pelunasan pinjaman dan prepayment.
"Pengelolaan utang di akhir Desember Rp 452,4 triliun, di April sudah sedikit menurun menjadi Rp 448,6 triliun. Kami terus berupaya apabila cashflow memungkinkan (untuk) menurunkan utang ini dari waktu ke waktu," ungkap Zulkifli dalam RDP bersama Komisi VI, Selasa silam (25/5).
Zulkifli menuturkan, salah satu strategi yang dilakukan yakni dengan membayar utang-utang dengan suku bunga tinggi untuk dilunasi dan mengambil utang baru dengan bunga yang lebih murah.
Kebutuhan investasi PLN juga terus dipangkas dalam setahun terkahir. Sebelum tahun 2020, kebutuhan investasi PLN bisa mencapai rerata Rp 100 triliun.
"Kami hanya lakukan investasi Rp 75 triliun sampai Rp 80 triliun saja tapi kami komitmen upaya-upaya dalam RUPTL akan terlaksana dengan baik. Sudah sampai pada titik keseimbangan dan mudah-mudahan utang kami tidak naik lagi di tahun yang akan datang," kata Zulkifli.
Selanjutnya: PLN siap pasok listrik ke smelter di Sulawesi, termasuk ke smelter Morowali dan Vale?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
