Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog mengatakan akan menguatkan lini komersialnya pada tahun mendatang. Hal ini dilakukan seiring dengan berkurangnya penugasan pemerintah dalam penyediaan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, dengan peningkatan dari sisi komersial, maka akan membantu Bulog untuk menutupi utang serta bunga utang yang terus berkembang.
Baca Juga: Bulog akan lepas 20.000 ton beras turun mutu dengan mekanisme lelang
Budi menargetkan, di tahun mendatang persentase Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan beras komersial bisa mencapai 50:50. Sementara, selama ini peran beras komersial terhadap seluruh stok beras Bulog hanya sebesar 20% sedangkan CBP sebesar 80%.
"Kalau 50:50, Bulog masih bisa mendapatkan keuntungan. Kalau hanya 20%, maka itu terlalu kecil untuk membiayai operasional Bulog," tutur Budi, Selasa (3/12).
Menurut Budi, bila pihaknya hanya mengandalkan CBP, maka utang dan bunga utang Bulog akan semakin menumpuk. Pasalnya, pengadaan beras Bulog untuk CBP maupun komersial menggunakan dana pinjaman.
Dia menjelaskan, untuk beras komersial, pihaknya tidak menghadapi masalah keuangan karena beras tersebut langsung dijual dengan mengikuti harga pasar. Sementara, untuk mengeluarkan CBP, Bulog membutuhkan penugasan dari pemerintah dan pembayarannya dilakukan setelah beras tersebut disalurkan.
Perubahan skema rastra ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pun membuat masyarakat memiliki kebebasan untuk membeli beras di pasar bebas. Ini pun berdampak pada stok CBP Bulog yang tidak bisa dikeluarkan.
Baca Juga: Erick Thohir: Dari total laba BUMN Rp 210 triliun, 76% hanya dari 15 BUMN
"Akibatnya beras ini tidak bisa digunakan, dengan konsekuensinya bunga tetap berjalan. Kita tidak bisa tagih ke pemerintah atau menteri sosial yang menjalankan BPNT, karena memang berasnya tidak digunakan untuk itu [BPNT]. Berasnya masih di gudang," ujar Budi.
Walaupun porsi beras komersial akan diperbesar, Budi memastikan pihaknya tetap menyerap beras dari petani. Namun, pihaknya juga masih menunggu keputusan pemerintah berapa besar dana yang disiapkan dan target penyerapan beras CBP yang harus dilakukan Bulog.
Menurut Bulog, sementara ini Kementerian Keuangan hanya menyiapkan Rp 2,5 triliun sebagai jaminan penggantian biaya pengadaan CBP. Menurutnya, dengan dana yang disediakan maka itu hanya setara dengan 250.000 ton.
Baca Juga: Dana PMN mandek di BUMN hingga Rp 11,36 triliun
"Kalau ada kepastian dan CBP itu hanya 250.000 ton, maka Bulog akan menyerap untuk CBP 250.000 ton. Tetapi karena kemampuan kami bisa menyerap hingga 3 juta ton, selebihnya adalah komersial," tutur Budi.
Bila skema tersebut dilakukan, dan ternyata pemerintah membutuhkan tambahan CBP, maka beras dari lini komersial bisa dialihkan sebagai CBP. Nantinya, pemerintah tinggal mengganti selisih harga beras komersial tersebut. Namun, Budi mengatakan hal ini bisa dilakukan bila pemerintah sudah menetapkan keputusan tahun depan.
Baca Juga: Beras Rusak 20.000 Ton, Bulog Terancam Rugi Rp 160 Miliar
Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja komersial Bulog, Budi mengatakan akan meningkatkan penjualan baik offline maupun offline, dimana Bulog terus memperluas saluran pasar dengan merambah pasar retail, juga akan meningkatkan pasar online Bulog ke 6 provinsi di Indonesia, dan akan terus ditingkatkan lagi ke depannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
