Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lambatnya hilirisasi batubara, dalam Rapat Terbatas Percepatan peningkatan nilai tambah batubara pada Jum'at (23/10) lalu. Jokowi pun meminta agar peta jalan (roadmap) optimalisasi pemanfaatan batubara dalam negeri bisa dipercepat.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu P. Sjahrir justru menyambut baik arahan Presiden terkait percepatan hilirisasi batubara. Menurutnya, apa yang dikatakan Presiden Jokowi sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang menekankan adanya nilai tambah untuk mendongkrak pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja.
Pandu mengatakan, apa yang disampaikan Presiden menandakan dukungan pemerintah terhadap hilirisasi batubara. Di sisi lain, omnibus law juga sudah memberikan sejumlah insentif dalam peningkatan nilai tambah komoditas emas hitam tersebut.
"Secara garis besar statement Presiden itu merupakan sesuatu hal yang baik. Dengan adanya support dari omnibus law, (insentif) fiskal dan insentif ekonomis lainnya, saya rasa (hilirisasi) bisa menjadi suatu realitas. Menurut saya secara medium term sesuatu yang sangat baik," kata Pandu dalam acara 31 tahun APBI/ICMA yang digelar secara daring, pada Selasa (27/10).
Pandu mengungkapkan, tantangan terbesar yang membuat hilirisasi batubara berjalan lambat ialah kendala keekonomian. Dia menilai, dukungan pemerintah dibutuhkan untuk mendorong proyek hilirisasi. Sebagai contoh, sambung Pandu, hilirisasi batubara yang berhasil dilakukan Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol tak lepas dari adanya dukungan pemerintah di sana.
"Saya harap kita bisa buat yang lebih besar lagi, karena kita mempunyai batubara yang sangat besar secara reserve dan kemampuan untuk membangun (hilirisasi batubara) yang cukup besar dari negara mana pun," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Pandu mengajak para pelaku usaha batubara di Indonesia untuk melakukan transformasi bisnis. Paling tidak dengan pemakaian teknologi yang lebih ramah lingkungan dan memberikan efisiensi biaya.
Baca Juga: Disoal Jokowi, sampai kapan Indonesia bisa mengekspor batubara?
Sedangkan terkait dengan hilirisasi, Pandu melihat bahwa prospek di Indonesia cukup cerah. Sebab, sejumlah perusahaan batubara raksasa seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Kaltim Prima Coal atau Group Bakrie sedang berproses untuk membangun hilirisasi batubara.
"Ada lagi beberapa perusahaan yang sedang explore untuk hilirisasi. Ini penambang-penambang yang paling besar, the giant of our field, ini gerakan yang positif," sambung Pandu.
Roadmap di Kementerian ESDM
Pada Jum'at (23/10) lalu, Presiden Jokowi pun meminta agar peta jalan (roadmap) optimalisasi pemanfaatan batubara dalam negeri bisa dipercepat. Roadmap yang dimaksud Jokowi meliputi strategi hilirisasi, target produk hilir yang akan dikembangkan, volume yang akan diproduksi, hingga pemetaan terkait potensi pasokan batubara dan industri yang akan mengembangkannya.
"Tentukan strategi, tentukan target, produk hilir yang akan kita kembangkan. Sehingga jelas, arah mana yang ingin kita tuju. Berapa banyak yang akan diubah menjadi gas, menjadi produk petrokimia. Sehingga jelas ke depan, strategi kita seperti apa," tegas Jokowi.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlanggan Hartarto, saat ini roadmap hilirisasi batubara sedang dibahas di Kementerian ESDM. Dia pun berharap para pelaku usaha melalui APBI bisa memberikan masukan atas penyusunan roadmap tersebut.
"APBI diharapkan bisa membantu roadmap hilirisasi yang sekarang sedang disusun oleh Kementerian ESDM," kata Airlangga dalam acara 31 tahun APBI/ICMA yang digelar secara daring, pada Selasa (27/10).
Sayangnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin tidak membeberkan progres penyusunan roadmap tersebut. Ridwan hanya menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dengan masukan pelaku usaha.
Namun, dia meminta agar pelaku usaha nantinya bisa konsisten untuk menjalankan aturan yang telah disepakati. "Pemerintah terbuka untuk berbagai masukan dan bersiap untuk berdialog. Namun kami mohon agar setelah proses dialog itu, kita dapat konsisten bersama-sama menjalankan pelaksanaannya," pungkas Ridwan.
Selanjutnya: Digertak Jokowi, ekspor batubara akan dihentikan sebelum tahun 2046?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
