Bisnis Macet, PHRI Menanti Langkah Konkret Pemerintah Respons Demo

Minggu, 31 Agustus 2025 / 18:15 WIB

ILUSTRASI. Suasana lobi hotel di Jakarta, Rabu (30/7/2025). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan kinerja industri hotel sepanjang semester I-2025 mengalami tekanan cukup dalam, terutama akibat minimnya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) terutama dari sektor pemerintah yang selama ini menjadi tulang punggung pasar. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi sejak akhir pekan lalu mulai memberi dampak negatif bagi sektor perhotelan dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat sudah terjadi pembatalan sejumlah kegiatan di hotel hingga kerusakan fasilitas di beberapa daerah.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan dampak tersebut paling terasa di kota-kota besar yang menjadi pusat aksi massa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar.

“Banyak kegiatan di hotel yang dibatalkan karena situasinya dianggap tidak memungkinkan. Dari laporan di Semarang dan Makassar juga terjadi hal serupa,” ujar Maulana kepada Kontan, Minggu (31/8/2025).

Ia menyebut, sejauh ini laporan yang diterima PHRI antara lain satu restoran di Bandung yang terbakar dan sejumlah kerusakan bagian luar hotel di Surabaya. Namun untuk wilayah Jakarta, ia memastikan sejauh ini tak ada kerusakan.

Saat ini PHRI belum bisa memastikan besaran kerugian akibat kerusuhan, mengingat peristiwa baru berlangsung penghujung pekan lalu dan masih berpotensi berlanjut hingga pekan depan. Hingga kini, asosiasi masih aktif menghimpun data dari berbagai daerah.

“Yang jelas potensi kerugian dari cancellation meeting, kegiatan, dan penginapan itu pasti ada. Apalagi pekerja diminta WFH (bekerja dari rumah). Hanya kami belum bisa hitung karena masih minim informasi dari daerah,” kata Maulana.

Pihaknya menilai jika situasi tidak segera diredam, gelombang pembatalan acara bisa semakin besar. Imbauan WFA di kota-kota besar yang berpotensi berlanjut dapat memberi dampak besar ke okupansi hotel dan perputaran bisnis restoran.

Maka dari itu, Maulana menilai pemerintah perlu memberi solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya tanggapan normatif di media tidaklah cukup, pemerintah perlu benar-benar hadir dan mengevaluasi tuntutan masyarakat.

“Ini sudah mirip yang terjadi pada tahun 1998, dan tentu akan berdampak ke banyak hal. Dari asing ketakutan investasi, sektor pariwisata juga sudah mengeluarkan travel warning. Maka pemerintah harus bersikap, mengevaluasi berbagai hal penting. Harus ada jalan keluar, karena masyarakat bertindak bukan tanpa sebab,” katanya.

Terkait itu, ia menyebut memang masih banyak yang perlu dibenahi pemerintah. Selain soal tunjangan DPR yang dituntut dalam demo, ia bilang pemerintah juga perlu membenahi soal beban pajak yang selama ini memaksa pengusaha tambah menaikkan harga di tengah tekanan inflasi.

“Lucu kalau pejabat dibayarin pajaknya, sementara rakyat disuruh bayar lebih tinggi. Pajak naik terus, biaya produksi naik, tapi harga kamar hotel atau menu restoran tidak bisa naik. Akhirnya margin usaha makin tipis,” tegasnya.

Maulana menegaskan, dunia usaha hanya berharap pemerintah mengambil langkah nyata agar demonstrasi tidak terus berlarut. “Kalau tidak, kita semua rugi,” tandasnya.