Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Direktur PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono mengharapkan adanya aturan standar minimum keselamatan dan kenyamanan terhadap moda transportasi angkutan jalan.
Sigit mengatakan, perusahaan transportasi perlu mendapatkan batas aturan mana yang disebut aman. Menurutnya, jika tidak diatur dikhawatirkan tiap perusahaan menentukan tingkat keamanannya sendiri.
“Kami mengerti industri transportasi bergerak begitu cepat sehingga lingkungan berinvestasi dan cara beroperasi banyak berubah. Kami siap beradapatasi, akan tapi kami juga mengharapkan adanya equal playing field atau tempat pertandingan yang adil,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Gojek, Grab, Blue Bird, dan Maxim, Senin (28/3).
Baca Juga: PT Blue Bird Tbk Gandeng Pesantren Dalam Program Vaksinasi Booster Wilayah Palembang
Sigit bilang, Blue Bird sebagai perusahaan yang telah beroperasi hingga 50 tahun telah mengikuti peraturan yang ada. Tetapi dengan adanya perubahan ini, Sigit menyampaikan gagasannya bahwa ada beberapa standar yang dapat diatur misalnya saja pengemudi harus memiliki SIM A Umum. Adapun saat ini semua pengemudi BIRD telah mengantongi SIM A Umum.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya kejelasan pihak yang berkewajiban melaksanakan standar layanan. Menurutnya, saat ini stakeholder transportasi cukup banyak ada Dinas Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Kepolisian. Maka dari itu pihaknya meminta kejelasan siapa yang menindak dan menentukan standarnya.
Pasalnya, setiap daerah bisa berbeda-beda proses penindakannya, jadi adanya satu undang-undang baru sangat didukung untuk memperjelas apalagi dengan berubahnya lingkup transportasi umum yang mulai masuk ke kota-kota lebih kecil dan transportasi roda dua semakin marak membawa penumpang.
Adapun dalam diskusi mengenai Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kemudahan berinvestasi, Sigit mencermati perihal terminal yang sebaiknya berada di tengah pusat aktivitas masyarakat.
Selain itu, juga sementara bisa menggunakan terminal virtual untuk penggantian antarmoda menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Sigit mengatakan juga diperlukan pengaturan hierarki moda angkutan pada hub.
Poin lainnya yang disoroti oleh Sigit adalah naiknya PPN 11%. Pada bisnis transportasi umum sangat bergantung pada tarif, apabila PPN akan berlaku tentunya Blue Bird harus mengatur siasat bagaimana cara supaya pihaknya dapat beroperasi dengan biaya yang optimal. Tentu salah satu caranya adalah dengan pass on kenaikan PPN ini kepada penumpang.
Baca Juga: Blue Bird (BIRD) Gencar Lakukan Aksi Kolaborasi Layanan Digital pada 2022
Sigit bilang, pihaknya menunggu agenda strategis pemerintah untuk pemberlakuan PPN ini karena transportasi umum sebaiknya mendapatkan keringanan PPN sebab menyangkut hajat hidup banyak orang.
“Apabila terjadi (PPN naik) butuh waktu transisi. Saat ini saja untuk kendaraan plat kuning tidak ada dikenakan PPN,” imbuhnya.
Sebagai informasi, saat ini Blue Bird beroperasi di 48 pool yang terletak di 16 kota. Blue Bird juga memiliki 20.000 pengemudi dan 30.000 kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
