Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. British Petroleum (BP) Indonesia berharap pemerintah segera memastikan penerapan skema pendanaan proyek dengan sistem Trustee Borrowing Scheme (TBS). Sebab, hanya dengan skema pendanaan ini, BP bisa melanjutkan proyek pembangunan kilang gas alam cair atau Liquifed Natural Gas (LNG) train III di Papua.
Head of Country BP Indonesia, Dharmawan Samsu menjelaskan, pihaknya memerlukan skema TBS ini. "Termasuk cost recovery terhadap pembayaran bunga dan pinjaman," kata dia kepada KONTAN, Rabu (25/2).
Penerapan TBS dan perhitungan cost recovery, merupakan kelengkapan yang sudah harus diselesaikan agar pihaknya bisa segera membuat Final Investment Decision (FID). FID ini juga menjadi syarat mutlak Train III Tangguh bisa diteruskan. Namun sayangnya, Samsu tidak menyebutkan, kapan BP akan menyerahkan FID tersebut ke Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).
"Kami akan melanjutkan proses dengan mengirimkan dokumen-dokumen pemasaran kepada lembaga-lembaga keuangan, dan kami juga terus mengharapkan dukungan dari SKK Migas dan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses TBS," harapnya.
Perdebatan mengenai skema TBS ini muncul setelah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian bahwa ada potensi kerugian negara karena bisa menambah beban biaya operasi dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan (hulu) minyak dan gas bumi atau biasa disebut cost recovery.
Pasalnya, bunga utang dengan skema TBS itu akan diklaim ke cost recovery yang ditanggung negara. Artinya investor tidak harus punya modal untuk membangun kilang, lantaran didanai oleh perbankan nasional, dan bunganya ditanggung negara.
Di proyek Kilang LNG Train III Tangguh ini, membutuhkan investasi sekitar US$ 12 miliar. Nah, BP Indonesia telah mendapatkan komitmen pinjaman sekitar 70% dari dana investasi tersebut dari tiga bank pelat merah, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudianto Rimbono menyatakan skema tersebut sudah bisa berjalan, tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan untuk partisipasi pendanaan dari bank BUMN. "Kami usahakan semaksimal mungkin, agar partisipasi dari skema tersebut bisa berjalan," ujarnya.
SKK Migas berharap pembangunan kilang bisa jalan pada tahun depan. Menurut rencana konstruksi tahap awal, dimulai semester II tahun 2016. LNG yang dihasilkan kilang ini akan dijual kepada PT PLN dan beberapa pembeli dari Jepang. "Sudah terserap 65% ," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
