Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menguatkan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi.
Satgas ini beranggotakan wakil dari BPH Migas dan pihak terkait lainnya, seperti PT Pertamina, dan bertugas melakukan monitoring kuota BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Eman Salman Arief ke Fuel Terminal Tegal di Jawa Tengah, Selasa (1/8). Dalam kesempatan tersebut juga hadir Manager Fuel Terminal Tegal Mardiyono dan SAM Region Jawa Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Endo Eko Satriyo.
Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, salah satu tugas BPH Migas adalah memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Baca Juga: Jajaki Potensi Minyak Non Konvensional, Pertamina akan Bor Sumur Kelok di Rokan
Subsidi BBM yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu ini merupakan wujud tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap warga negaranya. Mengingat terbatasnya anggaran Pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.
Pihaknya mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun.
“Kami terus melakukan upaya-upaya distribusi tepat sasaran sesuai dengan sektor pengguna di Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 agar kuota tahun 2023 mencukupi," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan upaya keras agar pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat jumlah
Strategi yang dilakukan BPH Migas supaya BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, salah satunya penggunaan QR Code. Kemudian penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Iwan mengungkapkan, saat ini banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi.
Dia bercerita, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk 2 hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut. Namun, yang terjadi, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul.
"Ini yang akan kita tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dilakukan perhitungan bersama kebutuhan masing-masing nelayan atau petani,” paparnya.
Selain itu, BPH Migas juga membentuk Tim Satgas Pengawasan dan Monitoring BBM.
Baca Juga: Pertamina Buka Opsi Duet dengan Petronas Berlanjut di Proyek Migas Lain
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menjelaskan, mitigasi pencegahan over kuota, akan dilaksanakan di wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan dan pelabuhan.
“Tim gabungan ini nantinya secara intensif akan melakukan pemantauan ke TBBM, SPBU, serta diutamakan pemantauan daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah pertambangan," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah melarang penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan pertambangan. Nantinya untuk monitoring kawasan pertambangan, Satgas juga akan menggandeng Inspektur Tambang.
“Kita menggunakan bantuan Inspektur Tambang di daerah untuk mengecek apakah kendaraan-kendaraan di dalam tambang menggunakan BBM subsidi atau non subsidi,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komite BPH Migas juga mengapresiasi dan memberikan semangat kepada Tim Fuel Terminal Tegal yang telah bekerja keras memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di daerah Tegal dan sekitarnya. Fasilitas ini mulai beroperasi 1 Juli 2020 dengan luas area 16,3 ha.
Jumlah lembaga penyalur di terminal ini terdiri dari 69 SPBU, 8 SPBUN dan 172 outlet Pertashop. Area wilayah pendistribusian meliputi Kota/Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
