Efek Domino Pemangkasan RKAB Batubara 2026: Listrik, PHK, hingga PNBP Terancam

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara 2026 dinilai akan memicu reaksi berantai atau efek domino, tidak hanya pada industri batubara, tetapi juga sektor-sektor yang bergantung maupun menopang operasional komoditas energi tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Priyadi menyebut kepastian pemangkasan RKAB batubara tahun ini masih dinantikan para pelaku usaha.

“Urusan RKAB memang masih menjadi tantangan. Masih menunggu dan was-was, nantinya dalam penyesuaian ini,” ungkap dia dalam agenda APBI yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan kepada Kontan, pemerintah perlu mencermati dampak pemangkasan RKAB 2026 terhadap harga batubara ke depan.

"Harga batubara sangat ditentukan oleh respons pasar global dan kebijakan negara konsumen utama. Tapi pasar batubara bersifat global dan sangat responsif. Jika terjadi penyesuaian produksi, pasar tidak akan diam, tetapi akan bereaksi dengan mencari alternatif pasokan," jelas Gita kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Gita menambahkan, negara konsumen utama seperti China dan India berpotensi meningkatkan produksi domestik mereka.

"Selain itu, pembeli juga memiliki opsi pasokan dari negara produsen lain. Karena itu, pengaruh terhadap harga tidak bersifat linier dan tidak bisa dilihat hanya dari sisi Indonesia," tambahnya.

Dampak Pemangkasan Produksi terhadap Keandalan Listrik

Meski menargetkan Net Zero Emission pada 2060, sistem kelistrikan di kawasan Sumatra–Jawa–Bali masih sangat bergantung pada PLTU berbahan bakar batubara.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebut keandalan listrik kini memasuki fase kritis.

Dewan Pengawas APLSI Joseph Pangalila menjelaskan, standar ketahanan energi primer PLTU diukur melalui Hari Operasi Pembangkit (HOP) selama 25 hari.

“Sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis, karena kebanyakan pembangkit itu listriknya, ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Bahkan di Jawa-Bali yang ada 25 hari itu hanya 2 pembangkit. Jadi memang sudah sangat kritis,” ungkap dia.

Joseph yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power mengatakan kondisi ini telah mulai terasa sejak tahun lalu.

“Mulai berkurang kepada kami dan akhir-akhir ini semakin parah juga,” kata dia.

Dengan kontribusi Independent Power Producer (IPP) yang mencapai hampir 50% dari pasokan listrik nasional, Joseph menilai pemangkasan RKAB dapat memperburuk situasi.

“Sekarang ini saja dengan RKAB belum dikurangi, itu ketersediaan batu baranya sudah sangat kritis. Nah bagaimana ke depan?” tanyanya.

Sektor Jasa Tambang Hadapi Potensi PHK

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mengungkap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor jasa pertambangan apabila pemangkasan produksi melalui RKAB 2026 diterapkan.

Ketua Umum Aspindo Bambang Tjahjono menegaskan sektor kontraktor akan menjadi pihak pertama yang terdampak.

“85-90 persen tambang batubara itu dikerjakan oleh kontraktor, jadi kami ujung tombaknya. Kontraktor lah yang akan menderita pertama jika ada pemangkasan yang disebutkan,” ungkap Bambang.

Pemangkasan produksi juga berpotensi meningkatkan kondisi alat idle.

“Imbasnya kemana? Yang jelas alat idle atau nganggur, dampak ke cashflow,” tambahnya.

Bambang tidak menampik potensi PHK jika kondisi tersebut berlangsung lama.

“Itu pasti ada dampaknya ke keputusan dirumahkan dulu, jangka panjangnya ya PHK. Karena ujung tombak yang merasakan duluan, jadi paling resah anggota kita,” ungkap dia.

Armada Pelayaran Terancam Menganggur

Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas menyebut dalam lima tahun terakhir terjadi penambahan sekitar 3.000 armada tug boat dan barge untuk angkutan batubara.

“Ini adalah antisipasi dengan pertumbuhannya sektor batubara. Nah, dengan adanya kebijakan ini (pemangkasan RKAB) tentu akan ada kontraksi,” ungkapnya.

Dengan asumsi produksi turun menjadi 600 juta ton dari 790 juta ton tahun lalu, potensi kehilangan volume 190 juta ton diperkirakan berdampak pada operasional armada.

Menurut perhitungan INSA, kondisi ini berpotensi membuat 661 tug boat dan 26 barge berhenti beroperasi.

Target PNBP Berpotensi Terdampak

Direktur PT Coalindo Energy Jimmy Gunarso menjelaskan bahwa Indonesia merupakan eksportir batubara laut terbesar dunia, namun kontribusinya hanya sekitar 8% dari produksi global.

Lonjakan produksi pasca-boom harga 2022 memicu oversupply pada 2024–2025, menekan harga hingga sekitar US$40 per ton.

Pemangkasan produksi dinilai berpotensi menciptakan supply shock sekitar 100 juta ton yang dapat mendorong kenaikan harga jangka pendek.

“Harga sudah naik sekitar 10–15% sejak awal tahun karena pasokan menipis. Tetapi kenaikan ini berpotensi tidak bertahan lama karena permintaan global, termasuk meningkatnya energi terbarukan di China,” jelasnya.

Jimmy menambahkan, perubahan produksi juga berpotensi memengaruhi target penerimaan negara.

Dengan kontribusi batubara mencapai sekitar 60% dari total PNBP minerba, keseimbangan antara harga dan volume produksi menjadi faktor krusial.

Dalam simulasi ekonomi, harga batubara kalori 4.200 kcal/kg diperkirakan perlu mencapai sekitar US$74 per ton guna menutup penurunan volume produksi demi menjaga target penerimaan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News