Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani Principal Framework Agreement (PFA) dengan PT PLN untuk program pensiun dini PLTU Jawa Barat-2 atau dikenal PLTU Pelabuhan Ratu pada Oktober 2022 lalu, proses due diligence masih terus berjalan hingga saat ini.
Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, Apollonius Andwie C menerangkan terkait rencana pengambilalihan PLTU Pelabuhan Ratu, pihaknya senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek.
“Saat ini masih dilakukan proses due dilligence (uji tuntas). Diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak sekaligus mendukung program Pemerintah yaitu ETM (Energy Transition Mechanism),” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (3/3).
Baca Juga: Bukit Asam (PTBA) Tegaskan Tetap Akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu
Apollonius menyampaikan, Bukit Asam sangat peduli dengan isu perubahan iklim dan siap berkontribusi agar target Net Zero Emission pada 2060 dapat tercapai.
“PTBA juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang mendorong transisi menuju energi bersih,” ujarnya.
Melansir catatan Kontan.co.id sebelumnya, penandatanganan Principal Framework Agreement (PFA) merupakan langkah awal dari PLN yang memiliki rencana untuk mempercepat masa pensiun PLTU-PLTU di Indonesia secara bertahap sampai tahun 2056 mendatang. Hal tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.
PLTU Pelabuhan Ratu memiliki kapasitas 3x350 megawatt (MW) yang selama ini memasok listrik untuk regional Jawa Barat. Dengan adanya program pensiun dini, secara teknis masa operasional PLTU Pelabuhan Ratu akan terpangkas dari 24 tahun menjadi 15 tahun.
Penurunan masa operasional tersebut akan dibarengi oleh potensi pemangkasan emisi karbondioksida (CO2) ekuivalen sebesar 51 juta ton atau setara Rp 220 miliar.
Meski PLTU Pelabuhan Ratu diambil alih oleh PTBA, nantinya PLN tetap bertindak sebagai pembeli listrik atau offtaker pembangkit tersebut. PTBA pun tengah menghitung lebih lanjut nilai keekonomian PLTU tersebut, berhubung masa operasionalnya bakal terpangkas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
