Reporter: Lidya Yuniartha, Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto
Menurut Enggar, stok beras sudah mengalami penurunan sejak Juli hingga Agustus dan menurun lagi pada Desember.
“Pada Januari, kita rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Bulog, Deputi Kementerian BUMN, yang menetapkan impor 500.000 ton,” tutur Enggar saat bertemu dengan media di Bandung, Jumat malam (14/9).
Selanjutnya, pada Maret, evaluasi beras ini kembali dilakukan dalam rakortas dan diputuskan untuk menambah impor sebesar 500.000 ton.
Pada 15 April, rapat koordinasi terbatas pun memutuskan untuk menambah impor sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, izin impor yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 2 juta ton.
Pada bulan Maret. Evaluasi kembali di rapat koordinasi terbatas, maka diputuskan untuk menambah 500 ribu ton lagi. Keputusan rapat koordinasi terbatas. Kemudian, pada 15 April, melihat situasi, rapat koordinasi terbatas menambah impor 1 juta ton, menjadi 2 juta ton.
“Sesuai dengan prosedur, rapat koordinasi terbatas memutuskan saya selaku Menteri Perdagangan menulis surat penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor berdasarkan semua ketentuan impor yang berlaku, yaitu tender terbuka. International tender, pengumuman lewat website Bulog yang bisa diakses seluruh dunia,” jelas Enggar.
Enggar menambahkan, bila Februari beras impor tidak masuk, pada bulan itu terjadi defisit beras di Bulog. Padahal, kewajiban Bulog untuk menyalurkan rastra sebanyak 350.000 ton. Bulog pun harus mengeluarkannya pada Februari. Sementara, Beras yang ada di Bulog dari pengadaan dalam negeri hanya 260.000 ton.
“Pada Februari itu, beras yang masuk di gudang Bulog sebesar 250.000 ton. Artinya, kalau tidak ada impor, kita defisit beras. Untuk memenuhi kewajiban rastra saja kurang, bagaimana mau melakukan operasi pasar,” tutur Enggar.
Enggar membenarkan Bulog melakukan perpanjangan izin impor karena adanya keterlambatan pengiriman. Namun, permohonan tersebut bukan untuk menyetop impor.
“Surat bukan untuk menyetop impor tapi permohonan perpanjangan yang semula berakhir Juli, kemudian mundur jadi September, lalu minta lagi sampai Oktober. Kami menyetujui perpanjangan itu karena terlambat pengiriman,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
