Reporter: Lidya Yuniartha, Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menekankan tidak perlu mengimpor beras hingga Juni 2019. Mengingat stok cadangan beras pemerintah (CBP) diperkirakan masih aman hingga tahun depan.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan hingga akhir tahun stok beras Bulog akan mencapai 3 juta ton ini dengan memperhitungkan beras impor yang akan masuk pada Oktober mendatang sebesar 400.000 ton ditambah dengan serapan beras di dalam negeri.
Budi menyampaikan, hingga saat ini stok CBP Bulog berkisar 2,4 juta ton. Menurutnya, nantinya serapan Bulog per harinya diperkirakan bisa mencapai 4.000 - 5.000 ton per hari.
“Maka stok akhir tahun ini itu jumlahnya hampir 3 juta ton. Untuk menghadapi 2019 dari Januari sampai Juni pun sudah kita hitung,” tutur Budi saat mengadakan konferensi pers di Kantor Bulog, Rabu (19/9).
Budi pun menuturkan, serapan beras di pasar belum optimal. Hal ini dibuktikan dari kecilnya serapan operasi pasar CBP Bulog. Di mana dari target penyaluran 15.000 ton per hari, serapannya per hari hanya berkisar 1.000 ton.
Menurutnya, rendahnya serapan pasar ini lantaran beras di masyarakat masih dalam jumlah yang besar, namun permintaannya lebih kecil. Tak hanya itu, dia pun mengatakan harga yang didapatkan pedagang jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan Bulog.
Menurut Budi, saat ini pun tidak ada neraca beras di Indonesia. Karena itu, dia membuat tim yang berasal dari Kementerian Pertanian, Bulog dan tim independen untuk menghitung kebutuhan dan produksi beras ini.
“Tim itu merekomendasikan sampai Juni 2019 itu tidak perlu impor. Bahkan, dimungkinkan beras impor tidak akan keluar sampai tahun depan,” tutur Budi.
Budi menjelaskan, realisasi impor hingga saat ini baru berkisar 1,4 juta ton dari kontrak impor sebesar 1,8 juta ton. Menurutnya, sisa sebesar 400.000 ton akan masuk pada Oktober 2018.
Dia menegaskan, Bulog tidak pernah meminta penambahan impor. Hanya, dia pernah meminta perpanjangan izin impor karena ada masalah di waktu pemasukan supaya tidak terkena demurrage. Budi pun mengklaim beras impor ini belum ada yang keluar gudang.
Terkait impor beras ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa kebijakan impor ditetapkan oleh pemerintah, bukan Kementerian Perdagangan. Keputusan ini pun ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).
Menurut Enggar, stok beras sudah mengalami penurunan sejak Juli hingga Agustus dan menurun lagi pada Desember.
“Pada Januari, kita rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Bulog, Deputi Kementerian BUMN, yang menetapkan impor 500.000 ton,” tutur Enggar saat bertemu dengan media di Bandung, Jumat malam (14/9).
Selanjutnya, pada Maret, evaluasi beras ini kembali dilakukan dalam rakortas dan diputuskan untuk menambah impor sebesar 500.000 ton.
Pada 15 April, rapat koordinasi terbatas pun memutuskan untuk menambah impor sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, izin impor yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 2 juta ton.
Pada bulan Maret. Evaluasi kembali di rapat koordinasi terbatas, maka diputuskan untuk menambah 500 ribu ton lagi. Keputusan rapat koordinasi terbatas. Kemudian, pada 15 April, melihat situasi, rapat koordinasi terbatas menambah impor 1 juta ton, menjadi 2 juta ton.
“Sesuai dengan prosedur, rapat koordinasi terbatas memutuskan saya selaku Menteri Perdagangan menulis surat penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor berdasarkan semua ketentuan impor yang berlaku, yaitu tender terbuka. International tender, pengumuman lewat website Bulog yang bisa diakses seluruh dunia,” jelas Enggar.
Enggar menambahkan, bila Februari beras impor tidak masuk, pada bulan itu terjadi defisit beras di Bulog. Padahal, kewajiban Bulog untuk menyalurkan rastra sebanyak 350.000 ton. Bulog pun harus mengeluarkannya pada Februari. Sementara, Beras yang ada di Bulog dari pengadaan dalam negeri hanya 260.000 ton.
“Pada Februari itu, beras yang masuk di gudang Bulog sebesar 250.000 ton. Artinya, kalau tidak ada impor, kita defisit beras. Untuk memenuhi kewajiban rastra saja kurang, bagaimana mau melakukan operasi pasar,” tutur Enggar.
Enggar membenarkan Bulog melakukan perpanjangan izin impor karena adanya keterlambatan pengiriman. Namun, permohonan tersebut bukan untuk menyetop impor.
“Surat bukan untuk menyetop impor tapi permohonan perpanjangan yang semula berakhir Juli, kemudian mundur jadi September, lalu minta lagi sampai Oktober. Kami menyetujui perpanjangan itu karena terlambat pengiriman,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
