Butuh Investasi US$ 500 Miliar, Kadin Minta Kepastian Regulasi Proyek Energi Hijau

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif langkah pemerintah yang membuka peluang investasi hijau secara luas demi mempercepat transisi energi. 

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan untuk mengejar target Net Zero Emission (NZE) diperkirakan menembus angka US$ 500 miliar.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi menilai, besarnya kebutuhan dana tersebut dipicu oleh lonjakan permintaan listrik, terutama dari sektor pusat data (data center) dan industri digital.

Baca Juga: Harga Kemasan Plastik Meningkat, Begini Strategi Mayora Indah (MYOR)

"Strategi yang tepat dan mendesak, mengingat kebutuhan investasi kelistrikan sudah sangat besar yaitu menembus US$ 500 miliar untuk mengejar target NZE," ujarnya kepada Kontan, Kamis (23/4).

Chandra mengungkapkan, kebijakan pemerintah yang menempatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional sudah menunjukkan arah yang ambisius. Namun, ia menekankan, investor sangat membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang.

"Walaupun PLN sudah mulai memberikan arah kebijakan yang lebih jelas, namun konsistensi jangka panjang tetap krusial," tegasnya.

Selain regulasi, Chandra menyoroti hambatan pada proses perizinan yang seringkali memakan waktu lama. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem single-window licensing serta memberikan stimulus tambahan.

"Untuk menarik investasi perlu adanya insentif fiskal dan non-fiskal seperti tax holiday untuk proyek EBT, pembebasan bea masuk peralatan, jaminan offtake PLN, dan feed-in tariff yang lebih kompetitif," terangnya.

Di sisi teknis, lanjut Chandra, infrastruktur transmisi menjadi tantangan besar karena lokasi sumber energi terbarukan umumnya berada di daerah terpencil, sementara beban listrik terfokus di Pulau Jawa.

Menurutnya, perluasan jaringan transmisi dan interkoneksi antar pulau melalui HVDC sangat dibutuhkan. Tanpa adanya skema pendanaan yang inovatif, dia khawatir investor akan cenderung menahan diri untuk masuk.

Lebih lanjut, Chandra mengingatkan, adanya risiko eksternal yang dapat mengganggu kelayakan proyek energi bersih dalam jangka panjang.

Baca Juga: Alokasikan Belanja Modal Prodia (PRDA) Dipangkas Jadi Rp 150 Miliar di 2026

"Dengan kondisi saat ini, risiko volatilitas global seperti fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga global dapat memengaruhi kelayakan proyek jangka panjang," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News