Reporter: David Oliver Purba | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah Jawa Tengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mensosialisasikan desk khusus investasi untuk mengatasi masalah di sektor tekstil dan sepatu.
Dalam kunjungan ke Semarang, Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk menjaga tren positif investasi di daerah tersebut.
“Pemerintah, khususnya BKPM merasa tidak happy apabila investor baru terus tumbuh, tapi di sisi lain investor yang sudah berjalan justru menghadapi masalah. Tentunya, kondisi seperti ini tidak bagus bagi iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan investor existing yang mendapat masalah dapat terfasilitasi sehingga tidak muncul PHK. Investor tekstil dan sepatu diharapkan jangan sampai melakukan PHK, sebelum mengadukan dan difasilitasi desk khusus investasi,” ujar Franky dalam siaran resmi, Kamis (15/10).
Selain itu, ia menyebut pertumbuhan investasi tekstil dan sepatu di Jawa Tengah cukup positif. Dari catatan BKPM, realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah pada semester I 2015 sebesar Rp 2,4 triliun dari 72 proyek dan menyerap 25.800 tenaga kerja. Jumlah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan realisasi investasi tekstil terbesar di Indonesia.
“Kami berharap investor baru dan existing di Jawa Tengah dapat sama-sama berkembang, sehingga berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja terlebih daya serap tenaga kerja sektor tekstil 6,5 kali lipat lebih besar dibandingkan sektor lainnya,” lanjut Franky.
Desk khusus investasi sektor tekstil dan sepatu, merupakan inisiatif BKPM bersama kementerian dan lembaga lainnya yang didukung Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Desk tersebut ditujukan untuk membantu investor existing yang menghadapi masalah sehingga dapat mencegah terjadinya PHK.
Sejak disosialisasikan di Jakarta, Jumat yang lalu, desk ini sudah menerima pengaduan dari 23 investor tekstil, masing-masing 17 pengaduan disampaikan melalui API dan 6 pengaduan disampaikan langsung ke desk khusus investasi.
“Sebanyak enam perusahaan dari sektor hulu tekstil sudah kami panggil dan identifikasi permasalahannya. Salah satunya adalah persoalan impor ilegal yang membuat produk mereka terpukul di pasar domestik. Masalah yang sama juga diangkat sektor hilir tekstil. Oleh karena itu, kami akan memfasilitasi dengan Ditjen Bea Cukai. Sementara 13 perusahaan lainnya segera kami panggil dalam waktu dekat,” pungkas Franky.
Sosialisasi yang diikuti oleh investor dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini merupakan acara kedua yang diselenggarakan oleh BKPM. Sebelumnya, BKPM juga menyelenggarakan sosialisasi yang sama untuk investor dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Jumat (9/10) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
