Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Pemerintah harus segera menyusun peraturan presiden soal penunjukan PLN untuk membeli listrik panas bumi. Pasalnya, daftar wkp panas bumi yang menunggu PPA dengan PLN makin melar. Dua wkp panas bumi yang akan masuk dalam daftar tunggu adalah wkp panas bumi milik PT Supreme Energy di Liki Pinawangan Muaralaboh (Sumatera Barat) dan Gunung Rajabasa, Lampung.
"Saat ini dua wkp panas bumi Supreme Energy sudah masuk dalam tahap prakualifikasi dan butuh dua bulan untuk masuk dalam tahap PPA," ujar Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Nasri Sebayang kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Nasri berujar, Supreme Energy bersedia melakukan negoisasi PPA tanpa menunggu perpres penugasan. Menurut Nasri, untuk pengusaha yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) tanpa menunggu perpres bisa melakukan negoisasi PPA. Namun, untuk pengembang yang ingin listriknya tetap dibeli sesuai dengan hasil tender maka harus menunggu perpres penugasan itu keluar.
Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Luluk Sumiarso membenarkan, dua wkp milik Supreme Energy itu sedang dalam tahap prakualifikasi di PLN. Cadangan terduga di Muaralaboh mencapai 400 megawaat (mw) dengan rencana pengembangan 220 mw dengan harga US$ 9,4 sen per kwh.
Sedangkan untuk wkp Supreme Energy di Rajabasa, Lampung juga sedang dalam tahap prakualifikasi di PLN. Cadangan terduga mencapai 91 mw dengan rencana pengembanga 220 mw dan harga US$ 9,5 sen per kwh.
"Masih ada satu wkp milik Supreme Energy yang masih menunggu penerbitan iup yakni wkp di rantau dedap," kata Luluk. Cadangan terduga Supreme Energy di rantau dadap itu mencapai 106 mw.
Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), Suryadarma mendesak pemerintah supaya ikut campur untuk negoisasi harga listrik dengan PLN. Pasalnya, tanpa campur tangan pemerintah, kondisi panas bumi pada tahun ini tidak jelas. "Padahal sekarang masih ada 16 wkp yang sudah ditender tapi tak masuk PPA," kata Suryadarma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
