Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan bahwa ia tak terkait dengan rapat pada tanggal 7 Januari 2014 di Kantor Pusat Pertamina, yang dalam risalah rapat yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan atas rencana PT Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN). “Enggak tahu. Enggak tahu saya rapat itu,” kata Dahlan Iskan kepada wartawan pada Senin sore ( 13/1)
Dalam berita sebelumnya (12/1) disebutkan bahwa berdasar risalah rapat di Kantor Pertamina pada 7 Januari 2014, pemerintah sudah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Putusan itu berdasar risalah rapat yang dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Deputi Menteri BUMN Dwiyanti Tjahjaningsih. Hadir pula antara lain Komisaris Pertamina Mahmudin Yasin, Edy Hermantoro, Bambang Brodjonegoro dan direksi Pertamina yaitu Direktur Gas Hari Karyuliarso, dan Direktur Pemasaran Niaga Hanung Budya.
Pernyataan Dahlan itu sekaligus membantah bahwa pemerintah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Dahlan juga menolak memberikan penjelasan apakah ia sudah memberikan putusan mengenai akuisisi PGN oleh Pertamina. “Enggak tahu, enggak tahu saya,” katanya lagi.
Dahlan sendiri dalam beberapa kesempatan, sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah mengantongi keputusan terkait permasalahan Pertamina-PGN. Namun ia belum juga mengumumkannya. Dahlan sendiri sudah memanggil direksi Pertamina dan PGN pada 30 Desember 2013.
Rapat itu berlangsung di ruang rapat Lantai M, Kantor Kementerian BUMN. Berdasar notulensi rapat yang beredar di kalangan wartawan, rapat dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri BUMN Dahlan Iskan, sejumlah deputi dan staf ahli. Mereka antara M. Zamkhani, Pandu Djayanto dan Parikesit Suprapto.
Adapun perwakilan Pertamina yang hadir adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, Direktur Gas Hari Karyuliarso dan staf Pertamina. Sedangkan dari pihak PGN diwakili oleh Direktur Keuangan Riza Pahlevi dan staf.
Kepada yang hadir di rapat itu, Dahlan menyatakan bahwa ia sudah berdialog dengan Pertamina maupun PGN dan akan mengambil keputusan yang paling rasional. “Yang paling logis adalah PGN membeli Pertagas, dan untuk sementara Pertamina tidak perlu aktif di hilir gas,” kata Dahlan seperti tertulis dalam notulensi rapat.
Dalam mengakuisisi Pertagas itu, PGN bisa membayar dengan saham Pertamina di PGN atau cash. “Sehingga Pertamina bisa fokus pada pengembangan hulu. Dengan demikian, Pertamina tidak lagi perlu mengurusi detail hilir gas,” kata Dahlan.
Terkait opsi akusisi PGN oleh Pertamina, menurut Dahlan belum waktunya untuk dilakukan saat ini. “Kelak suatu saat nanti Pertamina bisa membeli PGN dengan mempertimbangkan timing dan strateginya,” kata Dahlan.
Timing (waktu) dan strategi itu adalah menunggu Pertamina selesai mengincar proyek hulu yang akan dibeli dari hasil pelepasan Pertagas (ke PGN), menunggu PGN memobilisasi dana untuk melakukan pembelian Pertagas dan menunggu valuasi Pertagas yang akan dilakukan oleh konsultan keuangan independen (Danareksa, Bahana, Mandiri Sekuritas). “Ini rasional sehingga pengelolaan hilir gas berada di satu tangan (PGN),” kata Dahlan seperti tertulis dalam notulensi rapat.
Di dalam rapat juga berlangsung diskusi, salah satunya tentang sulitnya akusisi PGN oleh Pertamina. Ini karena akuisisi itu memerlukan persetujuan DPR dan perlu waktu tahunan.
Tiga hari kemudian atau pada 2 Januari 2014, Dahlan menggelar rapat pimpinan (Rapim) Kementerian BUMN yang berlangsung di Kantor PT Berdikari, Jakarta. Peserta rapat adalah Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN dan deputi Menteri BUMN. Rapim itu menguatkan hasil rapat sebelumnya yaitu PGN mengakuisisi Pertagas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
