/2026/01/28/2029719041.jpg "DEN Dituntut Tegas, Pastikan Revisi RUEN Ada Strategi Tekan Ketergantungan BBM Fosil")
Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 untuk menyikapi tingginya ketergantungan Indonesia pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
Merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia seharusnya mulai menghentikan impor BBM pada tahun 2025. Namun, PWYP melihat impor BBM tahun 2024 masih mencapai 31,95 juta kiloliter (KL) dan diproyeksikan masih meningkat.
Koordinator Nasional Koalisi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan, kenaikan impor BBM ini menjadi sinyal bahwa kemandirian energi Indonesia sedang diuji. Menurutnya, DEN harus memastikan revisi RUEN ke depan memiliki strategi konkret untuk menekan ketergantungan fosil.
Baca Juga: HKI Harap DEN Bisa Perkuat Arah Transisi Energi Hijau untuk Kawasan Industri
"Jangan sampai kita terjebak dalam 'solusi palsu' seperti gasifikasi batu bara (DME) yang hanya memperpanjang nafas energi fosil dengan label baru," kata Aryanto dalam keterangan yang diterima Kontan, Jumat (30/1/2025).
Menurut Aryanto, transisi harus difokuskan pada percepatan energi terbarukan yang bersih, bukan sekadar mengganti istilah namun tetap berisiko merusak lingkungan.
Selain itu, Aryanto menambahkan, DEN juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses revisi RUEN dan sinkronisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Baca Juga: DEN: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Tak Gantikan PLTU dalam Waktu Dekat
Keterlibatan aktif DEN dalam mengawal pembahasan regulasi seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) pun, katanya, menjadi mutlak agar sejalan dengan prinsip transisi energi yang adil.
Tak hanya itu, PWYP mendorong DEN untuk tampil lebih mandiri sebagai lembaga koordinasi lintas sektor yang setingkat dengan kementerian, langsung di bawah Presiden.
DEN dinilai harus berani mengoreksi kebijakan energi yang tidak sinkron antara kepentingan sektoral dan target nasional demi kepentingan publik yang lebih luas.
Selanjutnya: Jadwal Proliga 2026: Nonton Live Streaming Falcons vs Pertamina Enduro Sekarang!
Menarik Dibaca: Promo Cokelat Valentine di Hypermart sampai 5 Februari 2026, Ada Beli 1 Gratis 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
