/2025/11/17/928222712.jpg "DEN: Target Lifting Migas RAPBN 2027 Realistis, Perizinan Jadi Tantangan")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target lifting minyak dan gas bumi (migas) yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai masih berada dalam level yang realistis.
Namun, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi di sektor hulu migas.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengatakan, target lifting migas dalam RAPBN 2027 telah mempertimbangkan kemampuan lapangan migas nasional dalam menghadapi penurunan produksi secara alamiah atau natural decline.
Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga produksi melalui optimalisasi sumur-sumur yang sudah berproduksi maupun pengembangan sumur baru dengan skala produksi relatif kecil.
"Sebetulnya target tersebut itu cukup realistik. Pemerintah optimis bisa menahan laju penurunan alamiah. Hal ini mestinya diperoleh melalui optimalisasi sumur existing termasuk sumur-sumur baru yang umumnya produksinya kecil," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: XLSMART (EXCL) Percepat Pemulihan Jaringan Pasca Gempa di NTT
Meski target lifting 2027 dinilai realistis, Saleh menilai pemerintah tetap perlu memperkuat prospek produksi migas dalam jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan outlook produksi minyak nasional dapat terus meningkat dan mengarah pada target produksi yang lebih ambisius.
"Di sini tantangannya bagaimana outlook produksi minyak bumi bisa lebih optimis setiap tahunnya menuju target optimis 1 juta barel per hari 2029 atau 2030. Kita butuh investor-investor besar migas investasi terutama pada daerah-daerah frontier juga capaian yang lebih optimal dari sumur-sumur EOR," ujarnya.
Pemerintah Perlu Perkuat Daya Tarik Investasi Migas
Saleh mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah terobosan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hulu migas, termasuk melalui penyesuaian skema bagi hasil serta peluang kerja sama pengelolaan lapangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting untuk mendorong masuknya investor, khususnya pada wilayah kerja (WK) migas yang memiliki tingkat risiko eksplorasi dan pengembangan lebih tinggi.
"Dalam konteks ini Pemerintah sudah melakukan berbagai terobosan untuk menarik investor termasuk split bagi hasil hingga 50% untuk investor, khususnya pada daerah-daerah dengan resiko tinggi, juga kerjasama operatorship sumur-sumur idle Pertamina sehingga kita harapkan lebih banyak pelaku migas utama global yang masuk ke Indonesia," ungkapnya.
Namun, berbagai insentif tersebut dinilai belum cukup apabila persoalan administratif dan perizinan yang menghambat kegiatan produksi masih belum terselesaikan. Kepastian berusaha menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam menentukan keputusan investasi di sektor hulu migas.
Baca Juga: GAPKI Soroti Rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Saleh menilai percepatan produksi harus dibarengi dengan penyederhanaan serta sinkronisasi proses perizinan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional migas. Beberapa di antaranya mencakup perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pemanfaatan lahan pertanian yang berada di dalam wilayah kerja migas.
Saleh menekankan bahwa percepatan produksi migas perlu diikuti dengan penyelesaian berbagai kendala perizinan. Menurutnya, kepastian berusaha bagi investor menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan produksi migas nasional.
Beberapa hambatan yang perlu segera dituntaskan antara lain perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta perizinan pemanfaatan lahan pertanian yang berada di wilayah kerja (WK) migas.
"Demikian pula bahwa kendala-kendala dalam percepatan produksi migas harus segera diselesaikan sehingga produksi bisa berjalan dan ada kepastian berusaha bagi investor migas," pungkasnya.
Baca Juga: RS Tria Dipa Investasi Teknologi Medis, Hadirkan CT Scan dan Cathlab Terbaru
Ia menambahkan, percepatan penyelesaian persoalan lintas kementerian dan lembaga diperlukan seiring dengan kebutuhan peningkatan produksi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
"Ketika kita butuh kenaikan produksi migas untuk ketahanan energi nasional, diperlukan semangat dan kecepatan yang sama bagi semua pihak (KL) dalam melakukan sinkronisasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
