Di Tengah Krisis Energi Global, Indonesia Perlu Cari Titik Seimbang Harga dan Pasokan

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Gejolak geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dunia dinilai menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, gas bumi menjadi salah satu faktor produksi utama bagi industri nasional.

Baca Juga: Sapuhi Ungkap Strategi Pertahankan Minat Pendaftar Umrah Saat Pelemahan Kurs Rupiah

“Situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri,” ujar Josua dalam keterangannya Senin (1/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mayoritas pemanfaatan gas bumi Indonesia ditujukan untuk kebutuhan domestik dan digunakan hampir di seluruh sektor industri.

Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu harga LNG dan gas bumi tidak semata menjadi persoalan penyedia energi, melainkan juga berkaitan erat dengan daya saing industri nasional dan stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Apindo dan Asosiasi Pengusaha Tambang-Sawit Beri 6 Catatan Soal Ekspor Melalui DSI

“Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh karena dampak geopolitik global membuat hampir semua negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi sekaligus persaingan dalam mengamankan pasokan energi,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah negara di Asia yang kini semakin agresif mengamankan pasokan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan aktivitas industrinya.

Mengacu pada data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu.

Sementara itu, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu.

Baca Juga: FKBI & YLKI Harap Penurunan Harga Diesel Jaga Biaya Logistik & Jadi Bantalan Ekonomi

Adapun Singapura sebagai pusat perdagangan LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar US$40,12 per MMBtu untuk sektor industri skala besar dan sekitar US$47,54 per MMBtu untuk sektor ritel umum.

“Pilihan sulit yang dihadapi Filipina dan Vietnam mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan berbasis LNG yang tidak memperoleh subsidi langsung. Menjaga harga gas tetap rendah memang membantu industri dan daya beli masyarakat. Namun jika harga dipaksa terlalu rendah, penyedia energi berpotensi menanggung kerugian, pasokan terganggu, dan investasi menjadi kurang menarik,” jelasnya.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21-US$25 per MMBtu, sehingga masih relatif lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan maupun dibandingkan beberapa sumber energi alternatif.

Josua menilai risiko terbesar apabila LNG non-subsidi tetap dijual tanpa penyesuaian harga adalah meningkatnya tekanan terhadap penyedia energi yang pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan pasokan.

Baca Juga: Pengguna Commuter Line Jabodetabek Selama Long Weekend Tembus 326.300 Orang

“Dalam situasi seperti saat ini, yang paling penting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan sekadar harga murah,” tegasnya.

Menurut dia, tanpa penyesuaian harga yang memadai, perusahaan energi akan lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak pasokan jangka panjang maupun membeli tambahan pasokan yang mengacu pada harga pasar global.

Selain itu, investasi sektor hulu migas juga berpotensi tertahan karena harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek.

“Jika investasi hulu melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, dan menjadi lebih rentan terhadap gejolak harga global,” katanya.

Untuk itu, Josua menyarankan penerapan mekanisme penyesuaian harga yang lebih fleksibel. Ketika harga LNG global naik, penyesuaian ke industri dilakukan secara bertahap. Sebaliknya, saat harga global turun, manfaatnya juga perlu diteruskan kepada pelaku usaha.

Baca Juga: Setahun Nusantara Prestige, Daikin Perkenalkan Program bagi Teknisi AC

“Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga secara bertahap, pemberian bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan jangka panjang, peningkatan efisiensi energi di sektor industri, percepatan produksi gas domestik, serta kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat menjaga daya saing industri tanpa mengorbankan ketahanan energi jangka panjang,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda.

Menurutnya, penyesuaian harga energi, khususnya LNG yang semakin dibutuhkan, merupakan langkah yang perlu dilakukan.

“Dalam sektor energi, harga harus mampu menutup biaya produksi. Dalam kondisi seperti sekarang, yang paling penting adalah memastikan energi tersedia dan tidak langka,” kata Candra.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan harga energi perlu mengikuti dinamika global dan tidak selalu bergantung pada subsidi.

“Kalau mau jujur, subsidi tidak selalu menciptakan ekonomi yang efisien. Subsidi ibarat vitamin yang membuat kita terasa sehat sesaat, tetapi sebenarnya rapuh,” ujarnya.

Baca Juga: Menilik Kemampuan DSI Menekan Under Invoicing Ekspor SDA

Menurut Candra, skema subsidi yang berlebihan juga berisiko mengurangi daya tarik investasi di sektor energi.

Padahal, investasi yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menjaga kecukupan pasokan energi dalam jangka panjang.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen energi dan keberlanjutan usaha penyedia energi agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News