kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Diskriminasi terhadap sawit meningkat, manfaat sertifikat RSPO dipertanyakan


Selasa, 26 November 2019 / 22:44 WIB
Diskriminasi terhadap sawit meningkat, manfaat sertifikat RSPO dipertanyakan
Diskusi ?Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global di Kementerian Pertanian, Selasa (26/11)


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan global terhadap industri kelapa sawit semakin kencang, kendati banyak perusahaan sawit di Indonesia telah mengantongi sertifikat dari The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kini peran RSPO dipertanyakan karena tidak membawa dampak positif bagi para anggotanya. 

Pengamat Perkelapasawitan Maruli Gultom mengatakan, industri sawit saat ini menuntut janji penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. 

Baca Juga: Sawit Sumbermas optimistis bisnis sawit terdongkrak di 2020

Pasalnya, setiap tahun, penjualan CSPO  di bawah 50% yang berdampak pada oversuplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen. Walaupun, produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa.

“RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani. Yang terjadi, tekanan terus diberikan. Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya,” kata Maruli dalam diskusi bertema “Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global” di Kementan, Selasa (26/11).

Diskusi yang diadakan oleh Majalah Sawit Indonesia juga turut menghadirkan pembicara Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih.
 
Maruli melanjutkan, sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. 

Baca Juga: Ekspor sawit Indonesia terganggu kampanye negatif Greenpeace

“Produsen mau saja bayar  untuk  dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujarnya. 

Sementara itu, Bungaran menambahkan, konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO  bersertifikat sustainablity  baru sekitar 60% dari produksi CPO bersertifikat sustainability. 

Menurutnya Menteri Pertanian Periode 2000-2004, konsep sustainability yang berlaku dan diadopsi sekarangini baik ISPO maupun RSPO merupakan konsep absolute sustainability  dengan dua kategori yakni sustainable or  unsustainable. 

Baca Juga: Sawit Sumbermas targetkan sertifikasi RSPO dan ISPO sepenuhnya tahun 2020

Pendekatan sustainability bersifat mutlak dinilai kurang  tepat.  Padahal, sustainability ini merupakan konsep relatif yakni lebih sustainable (more sustainable) dari sebelumnya atau dibandingkan yang lain.



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×