Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu hasil negosiasi final divestasi saham 51% saham PT Freeport Indonesia, sebelum memutuskan untuk mengambil dan melakukan kajian harga divestasi saham seharusnya.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K Ro menyatakan, pendapat yang berbeda dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia bilang, Kementerian BUMN sifatnya menunggu soal divestasi saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Kita boleh menjawab yang berbeda dengan Menteri (Ignasius Jonan)? Intinya pemerintah dulu (ambil keputusan) baru kita. Maksudnya dari pemerintah adalah keputusannya apakah mau diambil pemerintah, yaitu Kementerian ESDM dan kementerian Keuangan," tuturnya di Gedung DPR, Rabu (6/9).
Asal tahu saja, hari ini, di Gedung DPR, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa perihal negosiasi divestasi saham 51% saat ini diserahkan kepada Kementerian BUMN. Menurutnya, hal itu atas dasar perintah dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Jadi apabila pembahasan negosiasi divestasi saham sudah selesai, Kementerian ESDM hanya tinggal melampirkan hasilnya ke dalam perubahan status Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Aloysius mengatakan, secara inisiatif pihaknya sudah melakukan kajian atas divestasi saham 51% itu. Tapi, ia masih enggan menyebutkan, skema apa yang menjadi acuan dan berapa harga sahamnya.
Yang jelas, kata Aloysius, valuasi harga tergantung pada hasil negosiasi semua poin. "Valuasi tidak bisa berdasarkan asumsi. Itu sebenarnya porsi pemerintah. Kita sifatnya menunggu saja. Kita siapkan bersama dengan Pemda," tandasnya.
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang juga sebagai kepala Holding BUMN Pertambangan, Winardi menyatakan, pihaknya juga masih menunggu keputusan apakah diambil oleh BUMN atau bukan. Adapun mengenai pendanaan pengambilan divestasi pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan.
"Kami siap terus (ambil divestasi 51%). Dananya kan pasti holding dan konsorsium. Pastinya dana dari situ. Semua alternatif dijajaki," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
