Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto
Pendanaan Proyek DME Melalui Danantara, Dinilai Kurang Feasible
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar, menyoroti peran Danantara dalam proyek ini.
Menurutnya, penggunaan dana negara, termasuk melalui Danantara, kurang feasibel karena keterbatasan anggaran serta risiko tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak sektor lain yang lebih mendesak untuk didanai oleh pemerintah.
Baca Juga: Bahlil: Proyek DME Pengganti LPG Berlanjut, Salah Satu Modalnya dari Danantara
"Pemerintah harus mengkaji urgensi proyek ini, mempertimbangkan kemampuannya, serta risiko yang muncul. Selain itu, faktor pengawasan dan potensi penyimpangan juga perlu diperhatikan, karena ini sangat berbahaya," kata Bisman, Rabu (5/3).
Bisman juga menyoroti faktor keekonomian DME sebagai pengganti LPG.
"Jika harga LPG turun atau suplai dalam negeri meningkat, DME bisa menjadi tidak ekonomis dan malah membutuhkan subsidi tambahan," tambahnya.
Regulasi yang Konsisten Dibutuhkan untuk Proyek Jangka Panjang
Dari sisi industri, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menekankan bahwa biaya investasi DME bervariasi tergantung pada kualitas batubara, cadangan, biaya logistik, serta faktor teknis lainnya.
"Setiap perusahaan batubara akan menghadapi biaya investasi yang berbeda, tergantung dari cadangan, kalori batubara, stripping ratio, hingga logistik," jelas Hendra.
Selain itu, ia menegaskan bahwa proyek DME bersifat jangka panjang, dengan durasi bisa mencapai 25 tahun atau lebih.
Baca Juga: Danantara akan Dilibatkan dalam Pembangunan Proyek DME Pengganti LPG
Oleh karena itu, kepastian regulasi menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan pemerintah.
"Proyek ini jangka panjang, jadi butuh regulasi yang konsisten, dukungan fiskal dan non-fiskal, serta kepastian off-taker," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
