Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah merencanakan pemakaian gas yang berasal dari batubara untuk memenuhi kebutuhan PT Chevron Pacific Indonesia. Dengan demikian, tambahan pasokan gas untuk Chevron ini akan mendongkrak produksi minyak nasional. Jumlah volume gas yang akan dialirkan ke Chevron mencapai 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Hulu Listrik Komisi VII DPR mengatakan, proyek gas batu bara tersebut merupakan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
"Kami sudah membentuk tim untuk keperluan itu. Pasokan batu bara dan teknologinya sudah tersedia. Volume yang direncanakan sebesar 150 MMSCFD (juta kaki kubik per hari)," katanya. Menurut dia, kerja tim sempat terhenti menyusul gempa dan tsunami yang melanda Jepang beberapa waktu lalu. Namun, lanjutnya, kini tim sudah bekerja kembali.
Selain untuk mendongkrak produksi minyak Chevron, pemanfaatan batubara untuk gas ini akan menguntungkan PLN. Sebab, gas untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) muara tawar sebesar 100 mmscfd dialihkan ke Chevron untuk menaikkan produksi minyak dan ekspor ke Singapura. Akibatnya, PLN mesti menambah biaya bahan bakar hingga Rp 5 triliun karena harus memakai BBM sebagai pengganti pengalihan gas tersebut.
Sementara itu, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN, Murtaqi Syamsudin mengatakan saat ini PLN masih terus mencari pasokan gas untuk PLTGU Muara Tawar. "Kami berharap ada keputusan jelas penambahan gas di muara tawar, kita kurang 100 mmscfd," kata Murtaqi.
Saat ini, untuk PLTGU Muara Tawar, PLN menggunakan sebagian BBM dan sebagian gas. Kebutuhan PLTGU Muara Tawar mencapai 200 mmscfd, Namun yang tercukupi hanya 100 mmscfd.
Salah satu anggota DPR Komisi VII Fraksi PAN, Totok Daryanto meminta supaya pemerintah melakukan renegosiasi kontrak dengan Singapura. Sehingga gas ConocoPhilips yang lari ke Singapura bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri dan PLN.
"Dari produksi Conoc sebesar 700 bbtud sekitar 400-500 bbtud ke Singapura. Jadi DPR minta itu agar ada renegoisasi," tutur Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
