Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan beleid soal government drilling atau eksplorasi oleh pemerintah dapat rampung tahun ini.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan, saat ini pihaknya masih membahas mengenai ketentuan tersebut.
"Seputar eksplorasi oleh pemerintah saat ini tengah dibahas oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Badan Geologi. (Targetnya) tahun ini," tutur Ida kepada Kontan.co.id, Senin (6/4).
Baca Juga: Gara-gara virus corona, satu proyek pembangkit listrik panas bumi molor
Ida melanjutkan, ada beberapa kendala dalam upaya pengembangan panas bumi seperti risiko eksplorasi yang tinggi dan masalah keekonomian proyek. Padahal potensi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 23,9 GigaWatt (GW) sementara baru sekitar 8,9% yang dimanfaatkan atau setara 2,1 GW.
Menurutnya, langkah pemerintah dalam melakukan eksplorasi memang menjadi permintaan oleh pelaku industri panas bumi. "Eksplorasi oleh pemerintah dapat meningkatkan bankability dan reliability Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) sebelum ditawarkan ke badan usaha," jelas Ida.
