Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan inventarisasi dan penindakan tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pelanggaran takaran.
Ironisnya, temuan kasus nakal SPBU ini oleh pihak penegak hukum, bukan oleh Pertamina.
“Dengan kejadian ini, Pertamina harus memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, memantau dan menindak praktik-praktik kecurangan di SPBU.” kata Anggota Komisi VII Fraksi Partai PKS, Rofi Munawar disela-sela Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (8/6).
Ia bilang kecurangan takaran merupakan praktik yang sering didapati di SPBU karena karakteristik transaksinya yang berlangsung cepat karena pengaruh psikologis antrian dan juga modus kecurangannya yang rumit.
Asal tahu saja, berbeda dengan kasus sebelumnya, kali ini modus yang dipakai lebih canggih yaitu menggunakan alat pengendali jarak jauh. Polisi saja memerlukan waktu sebulan untuk memantau dan menangkap tangan pelaku kejahatan ini.
Rofi menambahkan, temuan dan keluhan mengenai perilaku SPBU ‘nakal’ secara faktual sudah sering kali terjadi, namun penindakan yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera.
Kejadian ini tentu saja menjadi catatan penting bagi Pertamina terhadap perbaikan Standard Operation Procedure (SOP) dan pengawasan seluruh SPBU.
