Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Krisis harga gula yang melangit membuat anggota DPR dari Komisi VI gusar. Setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan kemarin, Komisi VI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengatasi krisis gula tersebut.
“Ini sudah menjadi masalah tahunan, prediksi produksi selalu meleset sementara kebijakan impor dikeluarkan mendadak,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. (25/1). Ia menegaskan, realisasi produksi tahun 2009 awalnya 2,7 juta ton tapi pada realisasinya hanya 2,3 juta ton.
Masalah yang menjadi sorotan nantinya adalah ketersediaan lahan, ketersediaan mesin produksi sampai dengan mekanisme distribusi. Dalam masa sidang DPR periode ini, Panja diprediksi sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja untuk mencari sumber masalah mengenai persoalan gula nasional tersebut.
Tujuan dari panja tersebut menurut Aria Bima adalah untuk mewujudkan swasembada gula di tahun 2014 nanti. Sedangkan langkah kongrit yang dibahas adalah, memutus mata rantai akses permodalan petani dari investor swasta dan dialihkan ke perbankan. “Selama ini keuntungan bukan kepada petani tetapi lebih banyak ke investor swasta,” jelasnya.
Selain itu, Aria Bima menilai harus ada perombakan besar-besaran terhadap kebijakan gula sejak dari pengaturan di perkebunan tebu, pengaturan diproduksi hingga didistribusi. “Kita akan pangil ahlinya dan mencari jalan keluarnya untuk mengatasi masalah ini,” jelas Bima.
Tahun 2009 lalu diprediksi Indonesia sudah bisa berswasembda gula untuk kebutuhan konsumsi, namun ternyata target itu meleset karena masih keurtangan gula sebanyak 530.976 ton. Alhasil, pemerintah terpaksa memberikan izin impor gula kristal putih (GKP) ke sejumlah BUMN. “Kebijakan ini dilakukan tiba-tiba, dan Indonesia terpaksa membeli gula dari trader yang harganya sudah mahal,” jelas Aria Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
