Dugaan Transaksi Ilegal Impor Tekstil, Industri TPT Desak Pemerintah Usut Tuntas

Senin, 02 Februari 2026 / 13:12 WIB

ILUSTRASI. Industri tekstil nasional menjerit akibat praktik impor ilegal. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha tekstil nasional mendesak pemerintah untuk membongkar dan menindak sindikat mafia impor tekstil ilegal.

Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening karyawan perusahaan tekstil hingga mencapai Rp 2,49 triliun, yang diduga sebagai tempat menampung transaksi ilegal.

Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto menyatakan, di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), transaksi ilegal yang berasal dari permainan impor hingga restitusi ekspor bodong telah menjadi rahasia umum menurut para pelaku industri.

“Para pebisnis tekstil sudah mengetahui para oknum dan pemain yang terlibat, baik itu dari kelompok pengusaha, pejabat pemerintah hingga aparat penegak hukum yang menjadi pelindungnya” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Agus menjelaskan bahwa modus dilakukan lewat impor borongan, mis-declare, rembesan wilayah berikat, hingga jual beli kuota impor.

Impor borongan, lanjut Agus, termasuk produk pakaian bekas yang di dalamnya melibatkan banyak oknum dari importir produsen, importir umum, retailer, perusahaan logistik, hingga oknum petugas Bea Cukai.

Namun Agus melihat, modus ini tengah dibenahi Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan Bea Cukai untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk modus jual beli kuota impor, Agus juga menyebutkan, keterlibatan beberapa oknum importir produsen dan oknum pejabat juga menjadi sorotan.

“Namun terkait jual beli kuota impor hingga sekarang sama sekali belum tersentuh, jadi izin dan pertimbangan yang mereka terbitkan seakan dibalut alasan kebutuhan industri, tapi justru banyak industrinya gulung tikar,” terang Agus.

Hal yang sama diserukan oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman. Ia bilang, sangat kecil kemungkinan transkasi ilegal hanya dilakukan oleh oknum pengusaha dengan bekerja sendiri.

“Kami mohon Presiden Prabowo secara tegas menindak oknum-oknum perusak ekonomi negara” ujar Nandi.

Terkait dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Impor (PI) pakaian jadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian/Permenperin 27 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag 17 Tahun 2025, Nandi mendesak Kemenperin dan Kemendag untuk transparan.

Bagi IPKB, besaran kuota impor yang diterbitkan pemerintah menjadi salah satu kunci anggotanya bisa bertahan atau gulung tikar.