Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA - Pengamat energi dari Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, meminta agar presiden terpilih Joko Widodo tidak memilih pejabat atau menteri ESDM bekas alumni Pertamina atau Petral.
Menurut Fahmy, Kementerian ESDM yang sangat strategis tidak bisa lagi dikelola oleh mereka yang memiliki kaitan dengan mafia migas. "Saya yakin jika orang-orang lama bekas Pertamina atau Petral sedikit banyak ada keterlibatan, pernah bersinggungan dengan migas sehingga tidak akan efektif. Maka perlu diisi orang baru," tegasnya, saat dihubungi wartawan, Rabu (15/10).
Sejumlah nama seperti mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ari Soemarno (eks dirut), Ahmad Faisal (eks Direktur Niaga). Termasuk pula pejabat Pertamina saat ini seperti Sugiharto (komisaris utama), Hanung Budya (direktur pemasaran dan niaga) dan Hari Karyuliarto (direktur gas) dinilai tidak layak masuk tim energi Jokowi.
Ari Soemarno, mantan Dirut Pertamina dan Dirut Petral, pada 2008 mendirikan badan ‘ISC’ (Integrated Supply Chain) yang secara struktur berada dan hanya bertanggung jawab kepada dirut Pertamina dan berfungsi mengatur dan menentukan volume, harga jenis minyak mentah & BBM setiap hari yang harus diimpor sekitar 700.000 hingga 800.000 barel per hari.
"Ari Soemarno sangat tidak etis karena ia pernah di Petral, tempatnya mafia migas. Ia mengatur impor, menghalangi pembangunan kilang, jika ia masuk kabinet sangat paradoks. Karen juga tidak etis tiba-tiba mundur kemudian masak masuk kabinet, tidak bisa seperti itu," tandasnya.
Menurut dia, menteri ESDM cukup punya prinsip nasionalisme kuat, berani memberantas mafia migas, juga memiliki integritas. Kemampuan teknis yang kurang bisa disokong oleh oleh Dirjen, tim ahli.
"Menteri ESDM harus punya komitmen dan integritas untuk menggunakan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir kelompok," jelasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan migas Yusri Usman menambahkan, alumni Pertamina maupun pejabat Pertamina saat ini memang tidak layak karena terindikasi mafia migas. "Karen Agustiawan yang mundur di tengah jalan sangat tidak layak. Adapun Ari Soemarno dan pejabat Pertamina lain berkaitan dengan Petral, membengkaknya impor minyak, jelas tidak layak masuk tim kabinet Jokowi," tegas Yusri.
Menurutnya, selama ini, direksi Pertamina menghambat pembangunan kilang. Dia menegaskan sudah tidak bisa lagi mengharapkan Pertamina bisa membangun kilang BBM baru setelah hampir 25 tahun terakhir membangun kilang Balongan, kerena mafia migas selalu menghalangi membangun kilang melalui salah satu direksi Pertamina dengan alasan keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak untuk dibangun.
Menurut Yusri, para pejabat Pertamina dari dulu hingga sekarang, selalu tidak mendukung pembangunan kilang-kilang minyak sehingga impor minyak kian membengkak. Yusri juga menilai direksi Pertamina saat ini yaitu Hanung Budya dan Hari Karyuliarto juga tak cocok menjadi bagian dari tim energi Jokowi-JK. Baik di kabinet maupun menjadi orang nomor satu di Pertamina.
"Sebabnya jelas, dua nama itu sudah terkenal dekat dengan trader migas. Apa cocok nantinya dipimpin orang yang berurusan dengan penjualan migas ke para trader. Seharusnya mereka kan fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan. Mereka kan fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan," katanya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
