Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah melakukan konversi sekitar 5.200 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) diprediksi bakal mencapai 2 gigawatt (GW) untuk total kapasitasnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana bilang, berdasarkan pemetaan saat ini 5.200 PLTD tersebut tersebar di wilayah Indonesia Timur.
"Lebih banyak di Indonesia Timur itu, totalnya hampir 2 GW, cukup besar kalau kita bisa susun suatu program bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers Virtual, Kamis (14/1).
Baca Juga: Permintaan PLTS atap Xurya Daya terus meningkat
Dadan menambahkan, program bersama yang disusun nantinya bakal membantu PLN dalam upaya menjaga tingkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Untuk itu, ia memastikan pembangkit EBT yang akan menggantikan PLTD diharapkan tidak menambah BPP PLN demi menjaga agar tidak ada kompensasi pasalnya kualitas listrik dan harga listrik yang dihadirkan sama atau lebih baik dari PLTD eksisting.
Ia melanjutkan, konversi ini juga berpotensi menurunkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini harus dikeluarkan untuk bahan bakar PLTD.
Terkait skema yang mungkin diadopsi untuk upaya konversi ini, Dadan bilang konversi dapat dilakukan dengan skema penugasan oleh pemerintah kepada PLN.
"Pemerintah juga inginkan agar BPP setempat saja yang dipakai jadi tidak perlu ada pengiriman (bahan bakar) padahal ada energi lokal setempat (bisa digunakan) umumnya EBT,"kata Dadan.
Masih menurut Dadan, nantinya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM berperan dalam kordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan proyek pembangkit EBT.
Ia mencontohkan, proyek biomassa dan PLTS merupakan dua contoh pembangkit EBT yang membutuhkan lahan.
Ia memastikan, nantinya sejumlah ketentuan seperti penggunaan komponen perhitungan BPP setempat serta PLTD mana yang akan diganti mempertimbangkan pembangkit yang sudah memiliki jaringan PLN didaerah setempat akan diatur dalam Keputusan Menteri yang tengah disusun.
"Nanti juga kombinasi dengan (program) Green PLN, disini ada yang diganti tapi ada yang tidak karena jaringan PLN sudah masuk, itu akan diatur dalam Kepmen," pungkas Dadan.
Baca Juga: Begini strategi PLN menyulap PLTU supaya lebih ramah lingkungan
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah memiliki program konversi PLTD menjadi pembangkit berbasis EBT maupun hibrida dengan EBT. Total PLTD yang bakal dikonversi mencapai kisaran 5.000 pembangkit di 2.000 lokasi.
“Mayoritas pembangkit tersebut berada di lokasi yang terpencil,” ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/1).
Untuk tahap awal atau pilot project, konversi PLTD menjadi pembangkit EBT dilakukan di 200 lokasi. Pemerintah pun menargetkan di tahun 2023 nanti program konversi PLTD menjadi pembangkit EBT bisa tuntas.
Demi mempercepat konversi PLTD ke pembangkit EBT, Kementerian ESDM juga membuka kesempatan bagi pengembang listrik swasta atau independent power producers (IPP) untuk ikut menjalankan program tersebut.
Selanjutnya: Begini upaya pemerintah mengganti PLTD tua di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
