Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penetapan Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang akan menggantikan Rozik B Soetjipto yang akan memasuki masa pensiun adalah merupakan murni kebijakan internal perusahaan.
Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, penetapan Maroef bukanlah permintaan khusus pemerintah dalam pengisian jajaran direksi di perusahaan tersebut sebagai wakil pemerintah. "Tidak ada itu, pemerintah tidak ikut-ikut dalam pemilihan presiden direktur mereka," kata dia di kantornya, Kamis (8/1).
Menurut dia, penetapan jajaran direksi merupakan keputusan para pemegang saham Freeport Indonesia. Di mana, komposisi saham tersebut sebanyak 90,64% saham dimiliki oleh Freeport McMoRan, sedangkan Pemerintah Indonesia menggenggam sebanyak 9,36% saham.
Dengan demikian, Freeport McMoRan yang paling punya peran dalam penetapan Maroef sebagai calon nahkoda baru. "Pemilihan direksi harus lewat persetujuan pemegang saham, memang pada akhirnya pemilik mayoritas yang lebih menentukan," ujar Sukhyar.
Dia menambahkan, terkait keinginan pemerintah yang ingin memiliki wakil di jararan direksi Freeport, masih dibicarakan dalam pembahasan draf amandemen kontrak. Sukhyar bilang, selaku pemegang saham, pemerintah sudah selayaknya memiliki wakilnya di jajaran direksi Freeport.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengumumkan penunjukan Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur dan akan menggantikan Rozik B. Soetjipto yang segera memasuki masa pensiun.
Maroef bergabung di PTFI setelah menyelesaikan karir panjangnya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia dalah purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode 2011-2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News