Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (Jargas) memang terus berkembang dengan jangkauan yang kian luas. Namun, masih belum banyak Badan Usaha (BU) swasta yang tertarik membangun Jargas bagi rumah tangga dan pelanggan kecil tersebut.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso mengungkapkan, selain BUMN migas yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina, hingga kini belum banyak BU lain yang ikut berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan Jargas.
Namun, Alimuddin tidak menyebutkan detailnya. "Jumlahnya hanya sedikit, setahu saya hanya BUMD di Palembang, lainnya PGN dan Pertamina," katanya kepada Kontan.co.id, Sabtu (28/7).
Baca Juga: Percepatan program Jargas bakal hemat subsidi
Menurut Alimuddin, ada sejumlah alasan mengapa BU selain Pertamina dan PGN belum tertarik untuk berinvestasi di Jargas. Sebabnya, terutama terkait dengan hitungan keekonomian, lantaran alokasi gas yang sedikit jika hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga dan pelanggan kecil.
Alimuddin menjelaskan, gas bumi sebesar 0,1 milion standard cubit feet per day (mmscfd) bisa mengalirkan gas ke 6.000 hingga 10.000 Sambungan Rumah (SR). Apalagi, harga jargas juga dituntut lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kilogram.
"Jadi kalau swasta mau-nya terintegrasi, di situ ada rumah tangga, ada komersial, syukur ada industri. Karena pemanfaatan gas untuk rumah tangga kan sangat kecil," terangnya.
Baca Juga: PGN dan Pemda jalin sinergi realisasikan pembangunan Jargas 2020 di 54 kab/kota
Karenanya, Alimuddin memproyeksikan investasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) baru akan berjalan mulai tahun 2021.
"Kita harapkan konsep KPBU di tahun 2021 ke sana. Saat ini kita sedang siapkan mekanisme dan kelembagaannya seperti apa, prosesnya terus berjalan," terang Alimuddin.
Alimuddin optimistis, skema KPBU itu akan terwujud dengan baik seiring dengan BUMN penugasan yang mulai melakukan kolaborasi.
Di samping itu, Alimuddin berharap minat BU selain PGN dan Pertamina bisa terakselerasi seiring dengan pengembangan infrastruktur jargas yang saat ini terus dikembangkan.
"Jadi mungkin kalau pemerintah sudah maksimum membangun (infrastruktur Jargas), BU akan mengikuti dengan mengembangkannya," kata Alimuddin.
Baca Juga: Lelang Jaringan Distribusi Gas Ancam Jaringan Perusahaan Gas Negara (PGAS)
Terlebih, pada tahun depan Pemerintah akan membangun Jargas sebanyak 293.533 SR di 54 Kabupaten/Kota. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 3,2 triliun.
Jumlah itu tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah SR yang berhasil dibangun selama 2009 hingga 2018 yaitu sebanyak 325.852 SR di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota. Sementara pada tahun ini rencananya akan da 78.216 SR yang akan terbangun.
Alimuddin menjelaskan, pada pekan lalu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dari 54 kabupaten/kota yang pada tahun depan akan tersambung Jargas.
Ia bilang, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan gambaran pelaksanaan, yang meliputi jumlah calon pelanggan, rumah yang akan terhubung, hingga kepastian perizinan seperti izin lingkungan.
Baca Juga: Wilayah jaringan gas PGN kini wajib dilelang kembali, ada 21 perusahaan bersaing
"Berdasarkan gambaran itu kita akan tahu kesiapannya bagaimana, dan kebutuhan materialnya berapa. Itu dasar untuk menyusun anggaran," terang Alimuddin.
Pemerintah pun menugaskan Pertamina melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN selaku sub holding gas bumi), untuk melaksanakan penyusunan FEED (Front End Engineering Design) dan DEDC (Detail Engineering Design Construction).
Alimuddin menargetkan, pengerjaannya akan rampung pada Oktober 2019 mendatang. "Data ini nantinya yang kita gunakan pada akhir bulan Oktober sebagai basis ketika meminta Kementerian Keuangan membuka anggarannya," tandas Alimuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
