Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Pemerintah akan membentuk sistem clusterisasi untuk pembangunan smelter atau pabrik pengolahan pemurnian hasil tambang. Meski belum menentukan lokasi cluster, pemerintah mempertimbangkan wilayah Indonesia Timur.
Dirjen Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengatakan, timnya masih menyusun road map clusterisasi. "Supaya hulu dan hilir itu tidak tumpang tindih, nanti akan ada koordinasi dengan kementrian perindustrian terkait road map ini," kata Thamrin, Minggu (5/8).
Thamrin melanjutkan,pemerintah belum memutuskan secara detail dimana lokasinya. Namun, ESDM mendukung lokasi di Indonesia timur.
"Pertimbangannya harus dekat dengan cadangan bijih dan di mana ada energinya," kata Thamrin.
Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan, salah satu wilayah yang sudah dibidik untuk menjadi cluster pembangunan smelter adalah Halmahera. Sebab di sana terdapat banyak nikel.
Ia memperkirakan akan ada investasi yang masuk sekitar US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar di Halmahera jika smelter dibangun. Hingga saat ini, kata Rudi sudah ada sekitar 185 perusahaan yang mendaftarkan untuk membangun smelter namubn ESDM bakal menyaringnya lagi.
Butuh setrum besar
Terkait dengan pasokan energi, pabrik smelter membutuhkan pasokan setrum yang cukup besar. Menurutnya hal ini tidak masalah. Pasalnya, pemerintah sudah siapkan pasokan gas untuk pembangkit listrik.
Berdasarkan hitungan, setidaknya butuh pasokan gas sekitar 300 juta kaki kubik perhari (mmscfd) hingga 400 mmscfd untuk kebutuhan smelter.
Namun ia tak khawatir sebab mulai tahun 2013 sejumlah kontrak ekspor bakal habis. Sehingga masih ada jatah gas yang bisa dimanfaatkan untuk domestik. Jumlah ini, kata Rudi bakal meningkat hingga 1.000 MMSCFD hingga tahun 2018 nanti.
Pasokan gas akan berasal dari kilang Bontang, Kalimantan timur dan kilang Tangguh, Papua. Dua pembeli yang dipastikan kontraknya bakal habis adalah Korean gas (Kogas) dan Sempra Energy.
"Sisa kontrak habis ini bisa dipakai oleh dalam negeri, asalkan harga belinya sesuai dengan harga keekonomian," kata Rudi. Gas ini, lanjut dia, bisa dipergunakan untuk kebutuhan smelter ataupun kebutuhan domestik lain.
Terkait dengan infrastruktur gas, Rudi menyarankan supaya dibangun secara tersebar di berbagai wilayah Indonesia. "Meski kapasitas kecil tapi kalau tersebar lebih baik daripada kapasitas besar tapi terpusat di satu tempat," jelas Rudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
