Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski perlahan mulai terealisasi, kebijakan implementasi harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU untuk sektor industri masih menemui tantangan.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun mengatakan, sebenarnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk bersama 177 perusahaan konsumen gas bakal menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) pada Kamis (5/6).
PJBG tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menentukan besaran harga dan jatah volume gas yang diperuntukkan bagi masing-masing pelaku industri tertentu.
Baca Juga: Kebijakan energi perlu terintegrasi agar defisit terjaga
Hanya saja, Safiun mengaku pihaknya hanya bersedia membayar harga gas sesuai dengan volume gas yang terpakai kepada PGN. FIPGB pun sudah mencoba membahas hal itu kepada para stakeholder terkait.
“Selama pandemi virus corona dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), industri tidak bisa berjalan 100%. Otomatis konsumsi gas juga menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal,” ungkap dia, Jumat (5/6).
Menurutnya, para pelaku industri tidak bisa disalahkan apabila nantinya memakai gas yang tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam PJBG tersebut. Terlebih, tingkat hukum kebijakan PSBB lebih tinggi ketimbang PJBG maupun aturan yang diacunya yaitu Kepmen ESDM No. 89 K/10/MEM/2020.
“Setelah pandemi virus corona selesai dan kegiatan ekonomi sudah normal, barulah industri akan membayar sesuai volume yang ditetapkan dalam Kepmen,” tandas Safiun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
