Reporter: Muhammad Julian | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam G7, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, menyatakan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih. Sejalan dengan hal ini, ketujuh negara bersepakat untuk menghentikan dukungannya kepada batubara sebagai sumber energi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Cornwell, Britania Raya pada 11-13 Juni 2021 lalu.
Melansir Reuters, Senin (14/6), ketujuh negara menyebutkan bahwa pembangkit listrik berbasis batubara merupakan penyebab terbesar emisi gas rumah kaca (GRK). Ketujuh negara menilai, pendanaan investasi global yang berlanjut untuk pembangkit listrik berbasis batubara tidak sejalan dengan upaya global untuk menekan kenaikan suhu di level 1,5 derajat celsius.
“Kami menekankan bahwa investasi internasional pada batubara harus disetop sekarang, dan kami saat ini berkomitmen untuk mengakhiri dukungan baru untuk pembangkit listrik batubara termal internasional pada akhir 2021,” ujar ketujuh negara sebagaimana dikutip dari Reuters.
Dengan adanya komitmen transisi menuju penggunaan energi bersih, aliran pendanaan eksternal dari ketujuh negara G7 baik kepada produsen batubara maupun terhadap pendanaan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan sumber energi batubara bisa saja menciut. Meski begitu, masalah pendanaan eksternal global ini dipercaya tidak akan menjadi persoalan bagi produsen batubara di dalam negeri.
Baca Juga: ReforMiner Institute: Panas bumi potensial dorong transisi energi
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, produsen batubara memiliki banyak opsi untuk menghimpun pendanaan eksternal di dalam negeri. Beberapa opsi yang bisa dijajaki misalnya seperti pinjaman perbankan dalam negeri, penggalangan dana di pasar modal, dan lain-lain.
Meski begitu, Hendra tidak menampik bahwa sikap G7 bisa berdampak terhadap ekspor batubara Indonesia dalam jangka panjang. Pasalnya, penghentian pendanaan eksternal dari negara G7 untuk proyek-proyek pembangunan PLTU di negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia bisa saja berdampak pada penurunan permintaan batubara Indonesia pada negara-negara tersebut.
Hanya saja, menimbang permintaan batubara yang ada belakangan, Hendra optimistis bahwa permintaan batubara masih akan baik hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih, PLTU-PLTU eksisting yang sudah beroperasi umumnya memiliki usia operasi yang tidak pendek, yaitu sekitar 25 tahun.
“Kalau kami melihat demand batubara masih cukup bagus, 1-2 dekade ke depan juga masih okelah,” ujar Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (15/6).
Baca Juga: Ini alasan Australia Barat desak pemerintah pusat untuk setop memusuhi China
Risiko penggalangan dana eksternal dari negara-negara G7 yang disinyalir bisa semakin sulit nampaknya tidak terlalu diambil pusing oleh PT Indika Energy Tbk (INDY). Head of Corporate Communication Indika Energy Ricky Fernando mengatakan, INDY menjadikan aspek environmental, social, and governance (ESG) sebagai prioritas dalam beroperasi.
Selain itu, INDY ke depannya juga telah mempersiapkan langkah-langkah seperti memperkuat diversifikasi usaha ke sektor non-batubara, menargetkan penerimaan pendapatan dari sektor non-batubara sebesar minimal 50% di tahun 2025, serta berkomitmen mencapai netral emisi karbon pada tahun 2050. “Dengan melakukan strategi diversifikasi, kami percaya sektor keuangan dapat memberikan dukungan terhadap perusahaan yang memiliki strategi transisi yang konkrit. Selain itu, kami juga menjajaki penggalangan dana dari dalam negeri,” kata Ricky kepada Kontan.co.id (15/6).
Ricky menerangkan, sumber pendanaan utama INDY berasal dari kas perusahaan, pinjaman bank, dan obligasi internasional.
Baca Juga: Bukit Asam (PTBA) ditugaskan bangun pembangkit listrik di area hilirisasi batubara
