Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan akan terus dukung pengembangan usaha budidaya udang vaname terutama di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan pihaknya siap memfasilitasi para petani udang di sana untuk meningkatkan produktifitasnya dengan memberi pendampingan, dukungan pembiayaan, kemudahan perizinan hingga peningkatan kapasitas SDM.
Namun untuk bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas dan pembiayaan tersebut, para petani tersebut harus tergabung dalam satu lembaga seperti koperasi. Pasalnya jika masih mengandalkan cara konvensional seperti membudidaya tambak udang sendiri, hasil produk tidak akan pernah mencapai skala industri. Dari sisi pemasaran mereka juga dipastikan akan jauh lebih sulit.
"Kita nggak bisa lagi jalankan usaha itu sendirian atau perorangan, kita harus bergabung bangun lembaga dalam bentuk koperasi agar kita mudah mendapatkan pembiayaan, market juga lebih gampang. Tapi kalau produksi sendiri dengan jumlah kecil dan kualitas yang tidak stabil itu akan mempersulit diri," tutur Teten dalam siaran pers, pada Selasa (17/11).
Baca Juga: Gandeng Baba Rafi, eFishery kembangkan digitalisasi tambak udang vaname
Teten menjelaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia adalah di sektor maritim termasuk budidaya sektor perikanan. Menurut data Food Agriculture Organization (FAO) sekitar 52% konsumsi produk perikanan di dunia berasal dari sektor budidaya. Dengan merujuk data tersebut, maka potensi bisnis di sektor budidaya perikanan termasuk budidaya udang kian menjanjikan.
"Kami siap untuk garap di sisi dihilirnya melalui penguatan kelembagaannya (koperasi) dan usahanya. Kami siap untuk mencarikan offtakernya, bisa BUMN bisa juga swasta," sambung Teten.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan pada Pokdakan Mina Mekar Sejahtera dengan memberikan bantuan awal berupa 3 unit eskavator untuk proses perluasan lahan tambak udang.
Selain itu juga pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan awal sebesar Rp10 miliar untuk cost produksi budidaya tambak udang. Jika nantinya Pokdakan Mina Mekar Sejahtera masih membutuhkan pembiayaan murah bisa mengajukannya ke Kemenkop UKM melalui BLU di bawah kewenangannya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Baca Juga: Ekspor Udang Makin Kokoh Saat Pandemi Covid-19
"Kita tahun depan kita akan bawa 3 eksavator untuk koperasi ini, makanya segera bentuk koperasinya. Untuk masalah lahan Menteri Kehutanan udah oke. Lalu dari sisi modal kita siap berikan Rp10 miliar dulu lewat BLU (Badan Layanan Umum) di KKP dengan bunga 3 persen, baru nanti kita lihat dulu seperti apa lewat perkembangannya," ungkap Edhi.
Untuk menjamin agar pengembangan usaha budidaya udang vaname tersebut berjalan sesuai harapan, Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk KemenkopUKM. Diingatkan pula, agar para petambak udang tetap memperhatikan lingkungan, seperti mengembalikan fungsi dari hutan mangrove dengan pemanfaatan lahan untuk tambak 60% dan tanaman mangrove 40% dari total 100 hektar yang akan dimanfaatkan.
"Kami harap ini bisa dimanfaatkan untuk tambak udang dan mengembalikan fungsi dari hutan mangrove. Kami minta juga agar ada fasilitas IPAL (pengolahan air limbah) sebelum airnya dikembalikan ke laut," ujar Edhi.
Sementara itu Ketua Pokdakan Mina Mekar Sejahtera, M. Ihsan, berharap komitmen pemerintah baik di tingkat daerah atau pusat benar-benar bisa direalisasikan. Pasalnya dalam rencana jangka pendek - menengah pihaknya akan memperluas lahan produksi tambaknya sekitar 100 hektar atau menjadi sekitar 39 tambak dari yang ada saat ini sebanyak enam kolam tambak.
"Kami ingin buka seluas 100 ha diawali dari satu klaster dulu. Kami akan bentuk kelompok baru yang nanti dinaungin dalam satu koperasi, kita harap ini bisa ubah wajah baru Muaragembong yang dulu dikenal miskin, abrasi, kumuh. Kita komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini" kata Ikhsan.
Selanjutnya: KKP melalui Komite Teknis 65-08 produk perikanan nonpangan raih penghargaan HTCA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
