Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga tahun 2022 jumlah Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang dikeluarkan secara nasional mencapai 918.
Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi mengatakan, dari total tersebut 63% atau 576 perusahaan merupakan anggota Gapki.
Kemudian 34% merupakan perusahaan kelapa sawit non anggota Gapki. Kemudian 3% sisanya ialah dari kelompok petani.
Ia menegaskan komitmen anggota Gapki terhadap sertifikasi ISPO. Adapun masih ada 20% anggota yang belum tersertifikasi ISPO terkendala kondisi pandemi. Terutama dalam audit lapangan sertifikasi ISPO.
Baca Juga: Program Biodiesel B35 Dinilai Berpotensi Gerus Pasokan CPO Untuk Minyak Goreng
"Jadi kalau komitmen kami bahwa anggota Gapki harus 100% ISPO. Sekarang 80% yang sudah ISPO. Kendala nggak ada, cuma kemarin sejak Maret 2020 pandemi. Kemudian saat pandemi auditnya bisa online atau harus ke lapangan. Proses audit terkendala karena nggak ada audit di kebun walaupun bisa online," ujar Tofan dalam Diskusi Sawit Berkelanjutan Vol 12 yang diselenggarakan Infosawit di Jakarta, Selasa (31/1).
Tahun ini Gapki optimistis seluruh anggota Gapki sudah tersertifikasi ISPO. Ia mengatakan, ISPO akan menjadi standar untuk industri sawit yang berkelanjutan. "Kami optimistis tahun ini bisa 100% anggota Gapki 100% ISPO. Ispo ini akan jd standar kita buat sustainability," ungkap Tofan.
Aspek keberlanjutan menjadi keniscayaan di industri sawit baik bagi pelaku usaha ataupun petani. Bahkan Tofan mengatakan, tahun 2025 pemerintah menetapkan pekebun rakyat harus sudah tersertifikasi ISPO.
Tofan mengatakan, 75% produksi sawit Indonesia terserap di pasar ekspor. Maka keberlanjutan sektor sawit menjadi concern. Ia menyebut mungkin saja ke depan tak hanya Uni Eropa yang tuntut adanya sustainability dari produk sawit.
Baca Juga: Ciptadana Sekuritas Asia Pertahankan Rating Beli TBLA, Ini Penjelasannya
Menurutnya sustainability menjadi harga mati, dimana tak hanya dilakukan oleh pelaku usaha sawit besar tapi juga ditingkat pekebun rakyat. ISPO sebagai mandatori pemerintah Republik Indonesia, dinilai akan lebih mudah diterima secara global.
"Bukan karena kita ingin masuk ke pasar tertentu Eropa Amerika sehingga kita harus sustainable bukan seperti itu. Tapi kita memikirkan anak cucu kita. Apalagi masa depan industri minyak sawit Indonesia ada di small holders bukan perusahaan besar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
