Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Edy Can
JAKARTA. Impor pakaian jadi selama semester I-2011 melesat 41,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Industri pakaian lokal mengeluhkan lonjakan impor itu bakal makin memukul pangsa pasar mereka.
Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan, paruh pertama 2011, nilai impor pakaian jadi mencapai US$ 80,52 juta, naik ketimbang periode tahun lalu yang sebesar US$ 57,01 juta.
Nilai impor tertinggi masih berasal dari China, yakni sebesar US$ 26,23 juta. Impor pakaian jadi made in China ini menanjak 32,64% dari setahun lalu. Jika dibandingkan dengan impor dari seluruh negara ASEAN yang sebesar US$ 13,04 juta, impor pakaian jadi dari China berarti mencapai dua kali lipatnya.
Biar begitu, kenaikan impor dari ASEAN justru lebih kencang yakni 72,76%. Impor terbesar dari Singapura yakni senilai US$ 6,31 juta, diikuti Malaysia US$ 2,45 juta, dan Vietnam US$ 2,17 juta.
Di luar China dan ASEAN, impor dari Hong Kong juga memimpin dengan nilai US$ 11,94 juta. Angka itu naik tipis 5,49% dari tahun lalu.
Data impor tersebut merupakan data tercatat melalui pelabuhan impor di Indonesia. Namun, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani, mensinyalir banyak produk impor beredar yang masuk melalui pelabuhan tikus. "Di kawasan Indonesia Timur banyak beredar produk-produk impor, tapi data impor yang tercatat ke sana justru kecil," kata Franky.
Pasalnya, barang impor yang masuk melalui Pulau Jawa pasti membutuhkan biaya tambahan yang mahal untuk ongkos angkut. Padahal harganya di pasaran sama saja dengan di luar Jawa. Untuk itu, Franky mengatakan Bea dan Cukai perlu lebih mengetatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan lainnya.
Sesuai Permendag 56/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, pelabuhan-pelabuhan yang resmi menjadi pintu masuk barang impor adalah Belawan, Dumai, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Soekarno Hatta, dan juga pelabuhan udara internasional.
Minta diperlakukan adil
Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan kenaikan impor terjadi karena importir menyiapkan diri menghadapi Lebaran tahun ini. Namun melihat lonjakan impor yang terjadi, ia berharap pemerintah mencermati kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam perdagangan alias unfair trade. "Jika harganya 50% lebih murah dari produk lokal yang kualitasnya tidak jauh berbeda, pasti ada apa-apanya," kata Ade.
Adanya dumping, kata dia, bukan tidak mungkin terjadi. Ia mencontohkan ongkos tenaga kerja Hong Kong yang lebih mahal dari tenaga kerja di Indonesia, namun harga produk Hong Kong yang diimpor ke Indonesia bisa jauh lebih murah.
Ade menandaskan, industri lokal bukannya cengeng, tapi meminta diperlakukan adil. Sebagai gambaran, industri lokal tahun lalu hanya menguasai 55% dari pangsa pasar garmen di dalam negeri. "Dengan lonjakan impor yang terjadi, bisa jadi tahun ini, produk lokal hanya menguasai 40% pangsa pasar, sedangkan produk impor sebesar 60%," tuturnya.
Ia menyarankan pemerintah membenahi dua hal terkait lonjakan impor yang kelewat besar itu. Kedua hal tersebut adalah regulasi dan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi pengawasan. "Kebijakan sebaik apapun juga tidak akan jalan kalau SDM tidak punya itikad baik," kata Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
