Garuda Didorong Beli 50 Boeing, Ini Risiko Skema Pendanaan Menurut Ekonom

Minggu, 20 Juli 2025 / 23:04 WIB

ILUSTRASI. Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai terdapat beberapa opsi pendanaan yang bisa ditempuh untuk mendatangkan 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Sebagai informasi, rencana impor 50 unit pesawat Boeing mayoritas tipe Boeing 777 disebut menjadi bagian dari imbal balik setelah AS menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia dari 32% menjadi 19% di bawah kebijakan Presiden Donald Trump.

Menurut Achmad, skema pertama yang mungkin digunakan adalah operating lease atau sewa operasi.

“Skema ini memang membebaskan Garuda dari belanja modal awal, tetapi tetap menambah beban kewajiban pembayaran rutin di tengah kondisi keuangan yang belum stabil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7).

Opsi kedua adalah finance lease atau pembelian melalui pinjaman perbankan, termasuk pembiayaan dari Export Credit Agency (ECA).

Namun, Achmad mengingatkan bahwa pilihan ini berisiko menambah liabilitas di neraca keuangan perusahaan.

“Peringkat kredit Garuda yang rendah akan menyebabkan bunga pembiayaan tinggi, sehingga menekan arus kas perusahaan yang sudah rentan,” katanya.

Alternatif lain adalah melalui strategic equity injection atau penyertaan modal oleh investor strategis. Namun, menurut Achmad, opsi ini sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

“Investor tentu akan menuntut perbaikan fundamental bisnis, tata kelola yang kuat, serta model bisnis yang menjanjikan keuntungan sebelum bersedia mengucurkan dana besar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti opsi pembelian bersama atau joint procurement dengan maskapai lain di kawasan ASEAN.

Meskipun secara konsep dapat menekan harga dan risiko pembelian, kesiapan kelembagaan regional untuk menjalankan skema ini dinilai masih belum memadai.

Achmad menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin membangkitkan kembali Garuda Indonesia, maka langkah awal seharusnya adalah melalui restrukturisasi mendalam, perbaikan model bisnis, serta penguatan tata kelola perusahaan.

“Bukan justru memaksakan belanja jumbo tanpa persiapan. Industri penerbangan bukan sekadar bisnis, tetapi merupakan urat nadi konektivitas nasional. Jika runtuh, dampaknya akan dirasakan semua pihak,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia, Cahyadi Indrananto, menyebut pihaknya terbuka terhadap kemungkinan pendanaan dari Danantara untuk menyokong rencana pembelian 50 pesawat tersebut.

“Secara paralel kami juga tengah berdialog dengan sejumlah pemberi dana potensial. Saat ini sudah ada pihak-pihak yang menyatakan minat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/7).

Namun, Cahyadi belum membeberkan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang telah menunjukkan minat tersebut.

“Semoga prosesnya berjalan baik dan dapat kami umumkan dalam waktu dekat,” tutupnya.