Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga semester I-2020, utang jatuh tempo milik PT Garuda Indonesia (GIAA) mencapai US$ 500 juta.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perusahaan masih berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Kementerian BUMN untuk merestrukturisasi utang jangka pendek tersebut.
Menurut dia, Garuda Indonesia mampu merestrukturisasi utang yang jatuh tempo di semester ini karena memiliki rekam jejak ciamik di mata pemberi pinjaman. Namun, opsi apa yang bakal di jalankan maskapai nasional belum juga diungkapkan Irfan.
Yang jelas, utang jatuh tempo tersebut tak akan mengganggu operasional Garuda Indonesia.
Baca Juga: Mulai hari ini, Garuda Indonesia Group beri diskon tiket ke 10 rute destinasi wisata
“Soal utang ini, restructure lah, kami sedang mendiskusikan refinancing. Selain itu struktur cost tentu saja kami tata. Kami semua punya credential, capability, untuk melakukan ini. Saya punya keyakinan Dirkeu Garuda punya kemampuan yang sangat menakjubkan dalam mengelola itu,” ujar Irfan kepada kontan.co.id, Senin (02/3).
Irfan menuturkan, saat ini usaha terbesar yang akan dilakukan adalah menegosiasi dengan leasing company.
Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid menambahkan, Garuda Indonesia tidak akan menerbitkan utang baru untuk merespons pinjaman yang sudah jatuh tempo. Yenny menyebut, dirinya sudah meminta direksi untuk mencari alternatif pendanaan sehingga Garuda Indonesia tidak perlu menambah pinjaman baru.
“Tidak boleh ada penerbitan utang baru, karena hubungannya dengan covenant, tapi restrukturisasi, refinancing sebagainya silakan saja itu. Tapi tidak menerbitkan utang baru,” ucap Yenny.
Yenny menjelaskan, komisaris sudah memberikan batasan dan rujukan yang bisa digunakan direksi dalam mengambil keputusan. Nantinya, direksi diharapkan membuat rencana berdasarkan batasan yang sudah ditetapkan komisaris.
Baca Juga: Agar Pendapatan Tak Merosot karena Korona, Garuda Siapkan Rute Baru
Kendati demikian, ia juga memastikan kalau Garuda tak akan mengalami gagal bayar. Hal yang sama juga berlaku bagi keuangan perusahaan yang diyakini tak bakal terganggu. “Nanti kami lihat, direksi akan melaporkan rencana aksi korporasinya seperti apa. Dari situ kami lihat, apakah kami setujui atau tidak,” jelas dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, GIAA akan melakukan renegosiasi utang dengan para kreditur. Faktor yang akan menjadi alasan adalah kasus GIAA yang tengah bergulir.
"GIAA juga akan menata rute, mengingat rute yang untung hanya di dalam negeri, sementara di luar negeri hanya gengsi semata. Makanya garuda akan menata ulang," katanya.
Menurutnya, GIAA juga memiliki 17 lisensi pesawat yang harus dibayar mahal, hal ini membuat inefisiensi karena maskapai lain di manapun hanya memiliki 3-4 lisensi.
Asal tahu saja, berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2019, maskapai pelat merah itu memiliki trust certificates yang tidak dijamin dengan nilai US$500 juta.
Instrumen yang terbit atas kerja sama dengan Garuda Indonesia Global Sukuk Limited itu bertenor 5 tahun dan berkupon sebesar 5,95% per tahun. Sertifikat diterbitkan berdasarkan hak untuk perjalanan dan skema keagenan untuk memenuhi ketentuan penawaran syariah.
Dalam pelaksanaannya, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited bertindak sebagai penerima delegasi, agen pembayar utama, pencatat agen pembayar dan agen pemindahnamaan. Sukuk itu tidak diperingkat dan dicatatkan di Bursa Singapura pada Juni 2015.
Baca Juga: Terpapar Efek Korona, Maskapai Alihkan Rute China ke Destinasi Lain
Artinya, perusahaan memiliki sekitar 4 bulan untuk merancang mekanisme penyelesaian sukuk global yang bakal jatuh tempo.
Per akhir September 2019, perusahaan memiliki rasio liabiliti terhadap ekuitas sebesar 3,84 kali. Hal itu, berasal dari total liabiliti US$3,5 miliar dan ekuitas US$ 910,94 juta.
Kendati demikian, rencana penggalangan dana US$ 900 juta batal direalisasikan perusahaan karena belum tersedianya laporan keuangan limited review atau laporan keuangan audit perusahaan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2019.
Tak ayal jika hingga kini, perusahaan masih menggodok opsi-opsi lain yang mungkin ditempuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
