/2025/07/27/1310870912.jpg "HKI Usul Perluasan KLIK di Kawasan Industri untuk Pacu Investasi dan Hilirisasi")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan penguatan dan perluasan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyoroti posisi penting KLIK sebagai instrumen strategis percepatan investasi dan hilirisasi industri nasional.
Menurut Ma’ruf, KLIK memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Program KLIK sejak awal dirancang untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat segera memulai kegiatan konstruksi di kawasan industri yang telah siap,” ujar Ma’ruf melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: HKI Teken Dua MoU, Kawasan Industri Menyambut Peluang Kerjasama Indonesia - Rusia
Ma'ruf menilai, KLIK mampu menurunkan cost of delay, meningkatkan kepastian usaha, serta memperkuat kawasan industri sebagai entry point utama investasi manufaktur. "kebijakan percepatan investasi melalui penguatan KLIK, yang didukung pembinaan teknis serta penetapan standar kawasan industri nasional, merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepastian dan keberlanjutan investasi," imbuh Ma'ruf.
Meski begitu, Ma’ruf memberikan catatan. Ma'ruf melihat bahwa cakupan KLIK yang masih terbatas berpotensi memperlambat pengambilan keputusan investor dan mengurangi daya saing kawasan industri Indonesia.
"Oleh karena itu, HKI mengusulkan agar seluruh kawasan industri yang telah memenuhi standar teknis dapat diberikan fasilitas KLIK secara menyeluruh," ujar Ma'ruf.
Sekretaris Jenderal HKI Roro Ayu Yayuk Dwihastuti menambahkan, dari perspektif pelaku usaha, kawasan industri merupakan lokasi investasi yang paling siap menjalankan KLIK. Kawasan industri telah melalui proses penataan lahan, kepastian tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memungkinkan kegiatan konstruksi berjalan sejak hari pertama.
Penguatan kembali KLIK melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan peran kebijakan ini sebagai instrumen percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. “Implementasi KLIK merupakan momentum penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, meskipun di lapangan masih terdapat tantangan teknis, regulatif, dan koordinasi lintas instansi,” ujar Roro.
Hal tersebut menjadi bahan paparan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada Kamis (18/12/2025). Roro menjelaskan, dari total 124 kawasan industri anggota HKI, baru sekitar 47 kawasan atau 37,9% yang terdaftar dalam skema KLIK. Sementara sisanya belum memperoleh penetapan tersebut.
Padahal, kawasan industri anggota HKI tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 160.000 hektare dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Roro menilai belum meratanya penetapan KLIK berdampak pada terhambatnya proses produksi, karena tenant tidak dapat memulai konstruksi secara paralel.
Baca Juga: HKI dan Bappenas Perkuat Sinergi, Bahas Perencanaan PSN Berbasis Kawasan Industri
Selain itu, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan interpretasi teknis antar kementerian dan pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang, peta tematik ATR/BPN, kawasan lindung, serta KP2B. Kondisi ini kerap menyebabkan verifikasi berulang dan ketidakpastian timeline realisasi investasi.
HKI lantas merekomendasikan pembentukan tim verifikasi KLIK terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menghasilkan satu rekomendasi final yang berlaku secara nasional. Selain itu, seluruh hasil verifikasi diusulkan untuk dimasukkan dalam satu dashboard data terpadu agar proses lebih transparan dan terukur.
Ma'ruf pun menyatakan, kawasan industri pada dasarnya telah berfungsi sebagai buffer risiko perizinan dan lingkungan bagi investor. “Kawasan industri merupakan instrumen negara untuk mengendalikan, mempercepat, sekaligus mengamankan investasi. Dengan menjadikan KLIK sebagai kebijakan umum bagi seluruh kawasan industri yang memenuhi standar teknis, proses investasi akan menjadi lebih sederhana, konsisten, dan dapat diprediksi,” ungkap Ma'ruf.
Ma'ruf menegaskan kesiapan HKI untuk terus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian guna memastikan penguatan KLIK berjalan seiring dengan pengawasan dan koordinasi yang baik. "Bagi HKI, KLIK bukan sekadar fasilitas kebijakan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada kawasan industri sebagai mitra strategis pembangunan nasional," tandas Ma'ruf.
Selanjutnya: Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Jumat (19/12/2025) Kompak Naik
Menarik Dibaca: Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Jumat (19/12/2025) Kompak Naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
