/2026/05/29/1509748366.jpg "Geopolitik Panas, Anggaran Subsidi & Kompensasi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 700 T")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mewaspadai lonjakan anggaran subsidi dan kompensasi energi akibat ketidakpastian geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi saat ini berada di kisaran Rp 400 triliun per tahun. Namun, pemerintah menghitung anggaran tersebut berisiko meningkat hingga Rp 700 triliun apabila tekanan geopolitik terus berlanjut.
Menurut Yuliot, konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina serta ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mengganggu pasokan energi global.
"Ini kita bisa melihat dengan adanya konflik antara Amerika dengan Iran, kemudian Ukraina dengan Rusia itu belum berhenti. Tentu ini memicu keterbatasan ketersediaan energi secara global," ujar Yuliot dalam agenda The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga: Transaksi Digital Tumbuh 28,69%, Konsumen Indonesia Makin Price Oriented
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi pun juga berpotensi meningkatkan inflasi serta biaya produksi industri sepanjang tahun ini.
"Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp 300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," imbuh dia.
Memitigasi risiko tersebut, pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai strategi guna meningkatkan kemandirian energi.
Yuliot bilang, sejumlah negara yang memiliki porsi pemanfaatan EBT besar justru mampu menikmati harga energi yang lebih kompetitif. Sebaliknya, negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil harus menghadapi harga energi yang lebih tinggi.
Ia mencontohkan Pakistan yang memiliki kapasitas pembangkit listrik sekitar 50 GW. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 GW berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan sebagian besar lainnya berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Dengan komposisi tersebut, harga listrik yang dijual kepada masyarakat Pakistan relatif rendah, yakni sekitar 6 sen dolar AS per kWh. Harga energi yang terjangkau, sambung Yuliot, turut mendukung pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.
Selain memperkuat pasokan, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi kendaraan listrik untuk memangkas ketergantungan energi fosil.
Baca Juga: Target Lifting Migas 2027 Naik, Aspermigas Tekankan Perbaikan Iklim Investasi
"Respons pasar ini juga cukup signifikan. Kalau kita bandingkan penjualan kendaraan listrik tahun 2024 dengan 2025 terjadi peningkatan sekitar 400%," ujarnya.
Pemerintah pun sedang mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG untuk kebutuhan energi domestik.
Yuliot bilang, kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai sekitar 9 juta ton per tahun. Dari jumlah ini, produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,6 juta ton, sementara kebutuhan impor masih berada di kisaran 7,4 juta ton.
Dus, dengan kondisi itu, pemerintah melihat penggunaan gas bumi sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Selain diversifikasi energi, pemerintah juga memperkuat pasokan energi melalui peningkatan produksi migas dan pembangunan infrastruktur.
Yuliot menyatakan, pemerintah membidik lifting minyak nasional mencapai 1 juta barel per hari pada 2030, meningkat dibandingkan produksi saat ini di kisaran 600.000 barel per hari.
Di sektor gas, pemerintah menargetkan peningkatan produksi hingga sekitar 12 miliar kaki kubik per hari. Upaya ini akan didukung dengan pembangunan jaringan pipa transmisi gas untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi nasional.
Baca Juga: Gali Potensi Pariwisata, Industropolis Batang Hadirkan Amphitheater
Menurut Yuliot, dukungan terhadap kemandirian energi nasional memerlukan inovasi, adaptasi teknologi, hingga kolaborasi.
"Ketahanan energi sejatinya bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan karakter sumber daya manusia yang ada di republik ini," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
