Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pengusaha menyesalkan langkah PT Pertamina (Persero) yang tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 Februari 2009. Keputusan tersebut dianggap tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan stimulus bagi industri.
Adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat yang menyayangkan kebijakan Pertamina tersebut. Padahal, kata Hidayat, saat ini industri yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar utama sedang membutuhkan segala macam stimulus untuk menekan biaya produksi. "Sehingga harga jual produk ke masyarakat bisa rendah," ujar Hidayat.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy juga melontarkan kekecewaan serupa. Menurut Ernovian, kebijakan ini justru memperlambat kemampuan industri meningkatkan daya saing terhadap negara lain. Saat ketergantungan industri terhadap BBM sangat besar, justru tak ada penurunan harga BBM non subsidi. Padahal BBM berkontribusi 30% dari biaya produksi. "Saat ini industri hanya bisa bertahan," keluhnya.
Takut pesaing
Ernovian juga menilai, saat krisis global datang mendera, justru tidak ada perlindungan dari pemerintah bagi pelaku industri. "Akhirnya masalah klasik seperti ini tak kunjung kelar," kata Ernovian.
Menghadapi tudingan pengusaha, Pertamina pun membela diri. Menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso, masih ada faktor-faktor lain yang membuat Pertamina menahan harga BBM non subsidi. "Jadi tidak semata-mata tergantung pada harga minyak dunia saja," tukasnya.
Namun Suharso tak mengelak alasan persaingan sebagai faktor utama penundaan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 20 perusahaan yang aktif berjualan BBM non subsidi. "Selama ini kita terlalu baik dengan terus mempublikasikan perkembangan harga jual BBM. Jadi ada faktor persaingan juga," kilahnya.
Pengusaha tentu menampik alasan Pertamina. "Ini sama saja pemerintah tidak konsisten dengan program stimulus. Seharusnya pemerintah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menurunkan BBM non subsidi," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo), Ambar Cahyono.
Menurut Ambar, saat ini pengusaha meminta kesetaraan. "Samakan dengan pengguna BBM lain," cetusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
