Harga Gas di Jateng dan DIY Berpotensi Turun 25%, Ini Skema yang Diusulkan

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong penguatan peran PGN sebagai agregator tunggal gas bumi untuk mendukung penerapan kebijakan Gas Satu Harga. Upaya ini diharapkan dapat menekan disparitas harga gas antarwilayah sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Selain itu, Pertamina dan PGN mengusulkan penyusunan Rencana Umum Penyediaan BBM dan Gas Nasional (RUPMGN) sebagai pedoman pengembangan sektor hilir minyak dan gas bumi.

Division Head, Engineering Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk Aris Hartono, menjelaskan bahwa RUPMGN diperlukan sebagai peta jalan terpadu penyediaan BBM dan gas nasional. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan sektor hilir, sebagaimana Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor ketenagalistrikan.

Sementara itu, SVP Business Sustainability PT Pertamina Wenny Ipmawan, mengatakan bahwa penguatan fungsi agregator melalui PGN dapat memungkinkan pengelolaan pasokan dan harga gas secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, disparitas harga gas antarwilayah diharapkan dapat ditekan.

"Ketika komoditas gas ini diagregasi, berapa pun dari hulunya kita mendapatkan pricing, sebenarnya kita bisa mengelola itu sehingga bisa efisien di konsumen dan disparitasnya bisa nol," kata Weni.

Urgensi integrasi tersebut terlihat dari masih terbatasnya kontribusi jaringan gas kota (jargas) dalam mengurangi konsumsi LPG nasional. Aris mencatat, dari total realisasi penyaluran gas PGN sebesar 5.600 billion British thermal units per day (BBTUD) dan volume niaga sebesar 836 BBTUD pada 2025, kontribusi jargas baru mencapai 0,13%.

PGN mengelola jaringan gas dengan volume sekitar 11 BBTUD yang tersebar di 18 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Pemanfaatan jargas tersebut baru menggantikan sekitar 86.000 metrik ton LPG per tahun atau setara 0,94% dari total impor LPG nasional yang mencapai 9,1 juta ton per tahun.

Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi melalui skema compressed natural gas (CNG) juga dinilai memiliki potensi untuk menekan biaya energi di sektor komersial.

Aris mencontohkan penggunaan tabung CNG melalui layanan Gaslink di Hotel Platinum Yogyakarta. Menurut dia, harga gas yang digunakan hotel tersebut sekitar Rp 14.000 dan lebih kompetitif dibandingkan LPG komersial ukuran 50 kilogram.

Dari sisi infrastruktur dan tata niaga, Peneliti Universitas Prasetiya Mulya Antonius Puspo Kuntjoro, menilai tingginya harga gas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukan semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan nasional. Menurut dia, struktur tarif pengangkutan gas secara berjenjang atau point-to-point turut memengaruhi harga yang diterima konsumen.

Skema tersebut membuat biaya pengangkutan terakumulasi pada setiap ruas transmisi yang dilalui gas, seperti Gresik-Semarang (Gresem), Cirebon-Semarang (Cisem), dan Kalimantan-Jawa (Kalija).

Melalui simulasi penerapan sistem satu koordinator dan clearing house seperti yang diterapkan di Eropa, Puspo memperkirakan skema tarif tunggal berpotensi menurunkan harga gas di Jawa Tengah dan DIY lebih dari 25%.

Dalam simulasi tersebut, harga gas diproyeksikan turun dari sekitar US$ 18,5 menjadi US$ 13,4 atau setara Rp 7.000 per meter kubik (m³).

Dosen dan Peneliti Universitas Duta Bangsa Solo Roderikus Trihatmoko, menambahkan efisiensi biaya energi diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri. Pasalnya, tingginya biaya energi dapat memengaruhi struktur biaya produksi dan daya saing produk industri nasional.

Selain itu, pengurangan konsumsi LPG impor juga berpotensi menghemat devisa negara. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor telah mendekati 80% dari kebutuhan nasional.

Merespons persoalan tarif pengangkutan gas, Head of Economic and ESG Strategic BPH Migas Idham Baridwan mengatakan pihaknya telah menerapkan ketentuan sejak 2023 yang menetapkan komponen belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) sebesar nol dalam perhitungan biaya pengangkutan atau toll fee pada pipa transmisi yang dibiayai APBN.

Ketentuan tersebut berlaku antara lain pada ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap I dan II. Dengan skema tersebut, perhitungan tarif pengangkutan hanya memperhitungkan biaya operasional atau operational expenditure (opex).

"Sebaliknya, untuk jargas non-APBN seperti di Sleman karena 100% pembiayaannya murni dari PGN, semua biaya dihitung dalam formulasi harga. Kami berharap Pemda tidak mengenakan retribusi tambahan karena nanti akan kembali ke masyarakat dalam bentuk harga jargas yang lebih mahal," kata Idham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News