Harga Minyak Global Bergejolak, DEN: Badan Usaha Hati-hati Atur Harga BBM Non Subsidi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri masih sangat dinamis seiring pergerakan harga minyak mentah dunia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu volatilitas harga minyak, sehingga badan usaha penyalur BBM dinilai perlu ekstra hati-hati dalam menetapkan tarif terbaru bulan depan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman menyatakan, penetapan harga BBM non subsidi berada di tangan perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai variabel komersial maupun sosial. 

Baca Juga: ISSP: Penertiban Pelaku Baja Tak Patuh Pajak Bisa Perbaiki Iklim Persaingan Industri

Menurutnya, penetapan tersebut tidak hanya memperhitungkan pergerakan harga minyak mentah dunia semata, melainkan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap perilaku konsumsi BBM di tingkat masyarakat.

"Kalau harga non subsidi ditentukan oleh pertimbangan perusahaan dengan melihat kondisi harga minyak dunia, daya beli masyarakat termasuk juga potensi migrasi misalnya dari RON 92 atau Pertamax ke RON 90 atau Pertalite jika perusahaan menaikkan harga. Jadi perusahaan tentu akan berhati-hati untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM non subsidi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (22/7/2026).

Mengenai pergerakan Indonesian Crude Price (ICP), Saleh menjelaskan, patokan harga minyak mentah Indonesia tersebut sangat bergantung pada dinamika pasar internasional. 

Dia bilang, pergerakan indeks acuan global seperti Dated Brent memegang peran dalam menentukan arah tren pergerakan ICP harian maupun bulanan yang diproduksi oleh pemerintah domestik.

"Harga ICP juga dipengaruhi oleh berbagai gejolak global seperti dated brent yang kalau naik ICP juga naik," jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh menambahkan, terkait dengan proyeksi harga BBM non-subsidi untuk periode bulan mendatang, formulasinya sudah diatur secara terstruktur menggunakan data historis. 

Perhitungan tersebut mengacu pada rata-rata harga produk minyak di pasar Singapura atau kawasan regional, yang kemudian dikombinasikan secara langsung dengan nilai tukar mata uang domestik.

"Akan ditentukan oleh perkembangan rata-rata harga MOPS atau Argus periode tanggal 25 pada periode dua bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya untuk penetapan harga BBM bulan berjalan, dan tentu juga kurs rupiah terhadap dolar," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyesuaian harga dapat segera dilakukan jika tren harga minyak mentah global terus menunjukkan penurunan.

Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, untuk jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya, Ia meminta Pertamina serta badan usaha swasta untuk bersiap menurunkan harga jika harga Indonesian Crude Price (ICP) melandai. 

"Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian," katanya.

Bahlil bilang, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan badan usaha untuk membahas potensi penurunan harga BBM non subsidi. Namun, ia menekankan ini hanya akan disesuaikan bila harga minyak global menurun.

"Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, ngga sampai dua hari naik lagi," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan, pihaknya masih menghitung pergerakan ICP. Pemerintah ingin mencari titik temu yang adil bagi masyarakat pengguna BBM non subsidi serta menjaga keberlangsungan usaha sektor migas.

"Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," tandasnya.

Baca Juga: Kinerja Integra (WOOD) Dibayangi Ketidakpastian Global, Eropa Jadi Andalan Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News