Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. "Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui" pepatah ini mungkin tepat menggambarkan ambisi pemerintah melalui pemanfaatan hidrogen.
Setidaknya, ada tiga target yang hendak disasar Pemerintah Indonesia lewat pemanfaatan hidrogen. Antara lain, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Kemudian mencapai target dekarbonisasi dengan mengembangkan pasar hidrogen dalam negeri, serta mengekspor hidrogen dan turunannya ke pasar global untuk mencapai tujuan dekarbonisasi.
Ambisi pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 pun kian tercermin dari berbagai upaya pemanfaatan sumber energi hijau di Indonesia.
Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melirik potensi pemanfaatan hidrogen khususnya hidrogen hijau (green hydrogen).
Baca Juga: PLN Indonesia Power Borong 13 Penghargaan Proper Emas KLHK
Niatan ini turut disuarakan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Gelaran COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember lalu.
Hidrogen hijau dinilai dapat menjadi "bahan bakar" untuk mengejar target netralitas karbon pada 2060. Ini tercermin lewat peta jalan Strategi Hidrogen Nasional yang telah diterbitkan pemerintah.
"Indonesia berharap hidrogen dapat memainkan peranan penting dalam transisi energi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peta jalan menuju netralitas karbon pada tahun 2060," kata Arifin pada Fast and Fair Renewables and Green Hydrogen Reception di Gelaran COP 28, Senin (4/12).
Upaya mengeruk manfaat hidrogen hijau ditopang oleh ketersediaan energi terbarukan yang melimpah di Indonesia, mencapai 3.686 gigawatt (GW).
Hidrogen hijau yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan dapat mengisi kebutuhan berbagai sektor mulai dari kelistrikan, transportasi, industri, kilang hingga gas kota.
Baca Juga: Ekspor Listrik Hijau dan Hidrogen Bisa Jadi Sumber Devisa
Sebagai pijakan awal, pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memulai proyek percontohannya.
"PLN telah mengembangkan 21 lokasi produksi hidrogen hijau sebagai proyek percontohan," tegas Arifin.
Dukungan untuk mempercepat transisi energi disuarakan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
"Hidrogen hijau merupakan salah satu jawaban untuk transisi energi. Karenanya, pengembangan hidrogen hijau menjadi fokus kami dalam upaya mengakselerasi transisi energi," kata Darmawan.
Dalam Strategi Hidrogen Nasional, pemerintah menargetkan pemanfaatan hidrogen hijau untuk sektor transportasi dapat dimulai pada 2031 mendatang.
Dalam satu windu mendatang, PLN pun mulai tancap gas menggarap ekosistem kendaraan listrik berbasis hidrogen hijau.
Baca Juga: Celios Prediksi Investasi Green Economy akan Booming di 2024
Demi memuluskan mimpi ini, perusahaan setrum pelat merah tersebut telah meresmikan 21 Green Hydrogen Plant dengan produksi green hydrogen mencapai 124 juta ton excess power atau di luar jumlah yang digunakan untuk pendinginan pembangkit listrik.
Merujuk hitung-hitungan PLN, dengan rata-rata konsumsi hidrogen kendaraan 0,8 kg per 100 kilometer, maka 124 ton green hydrogen yang diproduksi bisa digunakan untuk 424 mobil per tahun yang bergerak 100 kilometer setiap harinya.
Angka tersebut bisa menurunkan emisi karbon hingga 3,72 juta kg CO2 dan mengurangi impor BBM sebesar 1,55 juta liter per tahun, mengganti energi impor menjadi energi dalam negeri.
Jumlah emisi yang dihasilkan sektor transportasi tergolong cukup tinggi, mencapai 280 juta ton per tahun. Tanpa terobosan apa-apa, jumlah emisi ini berpotensi meroket hingga 890 juta ton per tahun pada 2060 mendatang.
Sayangnya, dengan waktu yang tersisa kurang dari 10 tahun, PLN memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang menanti jika ingin mendorong ekosistem kendaraan berbasis hidrogen hijau.
Baca Juga: PLN Kantongi 14 Kerja Sama dari Dubai
"Pemerintah dan PLN perlu memastikan ketersediaan dan target pemanfaatan hidrogen hijau ke depannya, juga peta jalan pengembangan infrastrukturnya," kata Peneliti INDEF Abra Talattov.
Setidaknya, untuk dapat mendorong ekosistem ini, perlu ada keterlibatan industri otomotif. Berkaca dari upaya mendorong kendaraan listrik, ketersediaan infrastruktur hingga dukungan insentif dapat menjadi "pemanis" untuk menarik minat investor.
Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, demi memuluskan rencana pengembangan ekosistem kendaraan berbasis hidrogen hijau, diperlukan dukungan pemerintah dari sisi perbaikan regulasi.
"Regulasi yang mengadopsi infrastruktur karena nanti kebutuhannya (meningkat)," terang Eniya.
Bak gayung bersambut, Kementerian ESDM berencana menyiapkan sejumlah aturan untuk menyengat ekosistem kendaraan hidrogen hijau.
Baca Juga: PLN dan HDF Energy Perkuat Kerja Sama Hidrogen Hijau untuk Indonesia Timur
"Dengan apa yang sudah dilakukan oleh PLN dan BRIN, kita akan merumuskan lebih lanjut terkait bisnis hidrogen ini khususnya untuk energi, yang kita gunakan sebagai bahan bakar," jelas Feby.
Sebagai tahap awal, PLN bersama BRIN merencanakan pembangunan 6 titik stasiun pengisian ulang hidrogen hijau dari Jakarta hingga Patimban.
Hidrogen hijau yang dihasilkan di Indonesia pada akhirnya tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan domestik.
Setidaknya, dalam rencana pemerintah, hidrogen hijau yang dihasilkan dapat dipasarkan untuk negara-negara lain seperti Jepang, Singapura hingga Korea.
Pada akhirnya, selain mencapai target netralitas karbon, pelaku usaha turut mengeruk peluang bisnis dari hidrogen hijau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
