HKI Usul Bentuk Tim Percepatan Kawasan Industri untuk Mengurai Hambatan Investasi

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri. Pembentukan Tim ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi realisasi investasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri juga penting dalam implementasi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tim Percepatan dimaksudkan sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif. Hal itu penting untuk mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional. Antara lain terkait perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur, serta penataan ruang dan lahan industri.

Baca Juga: ANTAM Evakuasi Korban Penambang Ilegal di Pongkor, Dirut Bakal Perketat Pengawasan

"HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing," kata Ma'ruf melalui rilis yang diterima Kontan.co.id pada Senin (19/1/2026).

Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri ini melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM.

HKI mendorong agar pembentukan Tim Percepatan ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama para menteri terkait. HKI berharap penandatanganan  komitmen tersebut akan mencakup enam kesepakatan strategis.

Pertama, mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global. Kedua, mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Ketiga, mempercepat implementasi PSN.

Keempat, mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata. Kelima, mengurai "bottleneck" struktural sektor industri. Keenam, memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

HKI berharap pemerintahan saat ini dapat melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi. Ma'ruf pun menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan visi strategis untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” tutup Ma’ruf.

Baca Juga: Strategi Intraco Penta (INTA) Kejar Pertumbuhan Pendapatan Hingga 15% pada 2026

Selanjutnya: Fakta Mengejutkan! Anak Warren Buffett Baru Tahu Ayahnya Miliarder Umur 20 Tahun

Menarik Dibaca: 5 Cara Merawat Tas Kulit Agar Awet, Perhatikan Cara Penyimpanannya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News