Holding BUMN tambang ditargetkan beroperasi Juli

Jumat, 15 April 2016 / 06:00 WIB

Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kementerian BUMN nampaknya mengebut menyelesaikan rencana pembentukan holding perusahaan negara. Pasca holding energi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini menargetkan pembentukan perusahaan pertambangan akan selesai Juli 2016.

Saat ini, Kementerian BUMN masih mengkaji pembentukan holding dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan serta dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pembahasan persiapan holding BUMN ini dilakukan oleh Tim Komite Konsolidasi BUMN Pertambangan.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Winardi bilang, Menteri BUMN Rini beberapa waktu lalu menegaskan pembentukan holding tambang harus selesai tahun ini. "Sesuai arahan Beliau, bulan Juli selesai ," katanya, Kamis (14/4) di Kantor Kementerian BUMN.

Ia berharap kajian dari tim bisa rampung dalam waktu dekat. "Kajian tersebut kami lakukan bersama-sama, karena ini kan share other action. Nanti setelah selesai langsung diajukan kepada Menkeu dan Presiden, untuk dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP-nya)," ungkapnya.

Seperti rencana semula, Kementerian BUMN, akan menunjuk PT Inalum sebagai induk dari BUMN pertambangan. Nantinya Inalum yang akan memiliki saham di tiga BUMN tambang, seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk.

Hanya saja soal bagaimana skema mendapatkan saham ini masih terus dibahas. Winardi menyatakan pihaknya siap apabila ditunjuk pemerintah "Yang pasti pemegang saham yang menunjuk, kami siap, karena Inalum 100% milik negara," katanya.

Namun, karena penunjukan Inalum sebagai hoding baru sebatas wacana, Ia enggan memberikan komentar. Ia menyebut kepastian itu akan terlihat setelah ada PP yang menetapkan bentuk dan skema holding BUMN tambang.

Sementara Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), Teddy Badrujaman menerangkan, saat ini holding pertambangan masih dalam tahap kajian. Tapi Ia memastikan akan rampung pada tahun ini.

Antam tidak mempermasalahkan akan ada dibawah Inalum, karena pihaknya menyadari bahwa Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam (PTBA) bukan 100% milik pemerintah.

"Cuma minusnya ini kan pembuatan holding harus cepat, makanya yang dipilih harus 100% milik pemerintah yaitu Inalum. kami tidak masalah," tuturnya 14/4).

Dia menjelaskan, dengan adanya holding ini akan mempermudah untuk memfokuskan lini bisnis pertambangan. Ia mencontohkan rencana pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) bekerjasama dengan PT Inalum.

"Pembangunan SGA ini Antam memerlukan modal semuanya bisa mencarikan modal. Bisa cari modal melalui holding ini," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News