kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   -2.000   -0,11%
  • USD/IDR 16.208   -7,00   -0,04%
  • IDX 7.898   -32,88   -0,41%
  • KOMPAS100 1.110   -7,94   -0,71%
  • LQ45 821   -5,85   -0,71%
  • ISSI 266   -0,63   -0,24%
  • IDX30 424   -3,04   -0,71%
  • IDXHIDIV20 487   -3,38   -0,69%
  • IDX80 123   -1,10   -0,89%
  • IDXV30 126   -1,56   -1,22%
  • IDXQ30 137   -1,32   -0,96%

HUT ke-80 RI, Nelayan Tradisional Desak Negara Hadir Hadapi Krisis Iklim


Senin, 18 Agustus 2025 / 21:35 WIB
HUT ke-80 RI, Nelayan Tradisional Desak Negara Hadir Hadapi Krisis Iklim
ILUSTRASI. Suasana di pantai Ngerenehan Gunung Kidul, Yogyakarta, saat nelayan tradisional pulang melaut, Sabtu (5/7/2025). nelayan tradisional mendesak pemerintah untuk lebih serius melindungi ruang hidup pesisir dari ancaman krisis iklim dan ketidakadilan struktural. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/08/07/2025


Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan tradisional mendesak pemerintah untuk lebih serius melindungi ruang hidup pesisir dari ancaman krisis iklim dan ketidakadilan struktural.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrulloh menilai hingga kini nelayan kecil masih terjebak dalam kemiskinan, keterbatasan akses energi dan pasar, serta minim perlindungan dari dampak iklim ekstrem.

“Delapan puluh tahun merdeka seharusnya berarti hak-hak dasar nelayan dijamin negara, sesuai amanat konstitusi,” kata Niko dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

Baca Juga: Bantu Nelayan Pesisir, PHE OSES Bikin Fasilitas Bengkel Docking Kapal di Pulau Seribu

Ia menyoroti fenomena abrasi, banjir rob, hingga gelombang tinggi yang kian menggerus wilayah pesisir. Data NOAA menunjukkan suhu laut global mencetak rekor tertinggi 15 tahun berturut-turut, sementara riset KNTI melalui Rembuk Iklim Pesisir 2023 menemukan 64,5% nelayan tradisional merasa hak dasar mereka belum terpenuhi.

“Nelayan tidak bicara dengan statistik, mereka bercerita tentang ombak yang kian tak tertebak, tentang anak-anak yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak melaut berminggu-minggu,” tegas Niko.

Menurut Niko, jargon ekonomi biru yang kerap digaungkan pemerintah tidak boleh sekadar berhenti di forum akademik. Nelayan masih menghadapi antrean panjang untuk memperoleh BBM bersubsidi dengan harga di atas ketentuan, serta minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi ruang laut.

Baca Juga: Laut Jawa Krisis Ikan! Nelayan Geser Melaut ke Timur dan Barat Indonesia

KNTI menekankan perlunya peta jalan nasional yang meliputi perlindungan ekosistem pesisir, penguatan koperasi nelayan, perluasan akses pasar dan teknologi, serta keterlibatan aktif nelayan dan perempuan pesisir dalam perumusan kebijakan.

“Jika pemerintah serius dengan visi Indonesia Emas, maka keberpihakan pada nelayan harus menjadi agenda strategis. Delapan puluh tahun merdeka bukan sekadar perayaan, tetapi janji untuk merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan energi, dan kerentanan iklim,” pungkas Niko.

Selanjutnya: PLN Indonesia Power Gelar Studi Kelayakan Carbon Capture di Pangkalan Susu

Menarik Dibaca: Simak Manfaat Spirulina untuk Tumbuh Kembang Anak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
Kontan Academy
Mengelola Tim Penjualan Multigenerasi (Boomers to Gen Z) Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA)

[X]
×