Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Manager Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengungkapkan, biaya pembangkitan listrik dari penggunaan CCS pada PLTU akan bersaing dengan teknologi energi terbarukan dengan storage. Sejauh ini, PLTU dengan CCS yang beroperasi di dunia masih punya kendala pada operasi dan pencapaian penurunan emisinya.
"Bahkan salah satu proyek PLTU dengan CCS tersebut, seperti Petra Nova di Texas ditutup setelah baru beroperasi selama kurang lebih 4 tahun. Jadi, kesiapan teknologi saat ini, serta proyeksi harga teknologi dalam dekade mendatang harusnya menjadi pertimbangan utama, dan jelas bahwa prioritas harus diberikan pada teknologi dengan biaya paling kompetitif yaitu energi terbarukan," kata Deon.
Salah satu Penulis IETO 2022 sekaligus Peneliti Senior Energi Terbarukan IESR Handriyanti Diah Puspitarini menuturkan, meski belum mencapai target yang ditetapkan, kapasitas terpasang energi terbarukan terutama dari PLTS menggeliat di hanya 17,9 MWp, dan kendaraan listrik seperti motor listrik mengalami sedikit kenaikan sebanyak 5.486-unit dan mobil listrik sebanyak 2.012 unit. Hal ini dapat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di tahun 2022.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu mendorong pengembangan teknologi yang diproduksi secara lokal untuk menangkap peluang lebih besar seperti penurunan capex proyek energi terbarukan.
"Selain itu, pengembang lebih mudah mendapatkan teknologi dengan kualitas tinggi dan harga yang murah tanpa perlu impor. Dengan demikian, akan banyak investasi bukan hanya pada proyek energi terbarukan sendiri, tetapi ke sektor industri di Indonesia secara umum," kata Diah.
Baca Juga: Lifting Minyak Hingga November 2021 Mencapai 93,2% dari Target
IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar US$ 20 miliar hingga US$ 25 miliar per tahun sesuai kajian IESR tentang Dekarbonisasi Sistem energi Indonesia (IESR, 2021).
IETO 2022 mengulas sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi. Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance.
Fabby mengungkapkan, pendanaan energi terbarukan seharusnya tidak dianggap sebagai beban melainkan kesempatan dan strategi untuk mengalihkan investasi dari fosil. Fabby menambahkan, ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi untuk energi terbarukan.
"Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menarik investasi dari sumber pendanaan tersebut, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk projek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument derisking untuk menarik investasi," tutup Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
