Reporter: Petrus Dabu |
JAKARTA. Makin banyak perusahaan yang berencana membangun smelter. Salah satunya, PT Ifishdeco yang berencana membangun smelter nikel di Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Smelter tersebut ditargetkan menghasilkan 100.000 ton nikel pig iron per tahun dengan investasi mencapai US$ 100 juta.
Presiden Direktur Ifishdeco Harrison Iyawan mengatakan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut rencana dilakukan November ini.
"Kami optimis dalam bulan November ini akan melakukan groundbreaking," ujar Harrison di Jakarta, Rabu (20/11)
Menurutnya, studi kelayakan proyek dan analisis dampak lingkungan sudah dibuat perusahaan. "Untuk itu, kami siap membangun smelter tahun ini," kata Harrison.
Proyek pembangunan smelter nikel tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2015. Namun, pembangunannya dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama diperkirakan mulai produksi pada akhir tahun 2014 mendatang.
Untuk merealisasikan pembangunan smelter ini, Ifishdeco membentuk perusahaan baru bernama PT Bintang Smelter Indonesia (BSI).
PT BSI merupakan konsorsium dari Finna Group, Pan China Group dan Tekindo Group yang memiliki konsesi pertambangan nikel di Weda, Maluku Utara. Proyek pembangunan smelter tersebut diperkirakan berkapasitas 100.000 ton nikel pig iron per tahun.
Smelter milik PT Ifishdeco tersebut menggunakan teknologi Blast Furnace khusus untuk bijih Nikel dari varian terbaru. Nikel pig iron yang diproduksi PT BSI berkadar 10% dan besi 85 persen. Dana yang digunakan untuk membangun smelter tersebut menggunakan dana equity dan dana sindikasi.
Catatan saja, UU No 4 Tahun 2009 menegaskan pemegang Izin Usaha Produksi dilarang mengekspor tambang mineral dalam bentuk mentah paling lambat tahun 12 Januari 2014. Meski tenggat waktu sudah di depan mata, tetapi mayoritas pemegang IUP Produksi saat ini baru merencanakan pembangunan smelter.
Belakangan pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menunda pelaksanaan amanat UU No 4 tahun 2009 tersebut dengan memberikan tenggat waktu hingga tahun 2017. Namun syaratnya, perusahaan pemegang IUP produksi harus menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter atau sudah menekan perjanjian jual beli mineral mentah (ore) dengan perusahaan lain di dalam negeri yang hendak membangun smelter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
