Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022 untuk memastikan kecukupan pasokan nasional minyak goreng.
Dua pekan kebijakan ini berjalan, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, rata – rata tanki minyak sawit (CPO) milik pabrik sudah mulai penuh dan ada indikasi perusahaan perkebunan mulai kesulitan menjual CPO.
“Hal ini terlihat dari tender minggu kemarin banyak yang tidak laku (Withdrawn), sementara tanki sudah mulai tidak sanggup menampung CPO.,” katanya pada Kontan.co.id, Kamis (16/5).
Eddy menjelaskan, kapasitas tangki CPO di kebun 5 juta ton per bulan. Adapun, produksi CPO per bulan mencapai sekitar 3,5 juta ton. “Kemungkinan akhir bulan ini lebih dari 50% tanki - tanki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah penuh,” tambahnya.
Baca Juga: Harga TBS Petani Turun, Pemerintah Didesak Evaluasi Larangan Ekspor CPO
Bahkan saat ini PKS sudah mulai mengurangi pembelian Tadan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari luar maupun dari petani. Hal tersebut juga yang menyebabkan harga TBS turun karena sulit menemukan pabrik yang masih mau membeli.
Jika tidak ada kejelasan terkait kapan ekspor kembali dibuka. Eddy khawatir kondisi saat ini nantinya akan lebih parah lagi. “Kemungkinan terburuk ya PKS stop produksi dan TBS petani akan semakin anjlok harganya. Bahkan bisa sama sekali tidak bisa panen karena tidak laku,” tutur Eddy.
Pangsa pasar ekspor CPO Indonesia didominasi oleh ekspor memberikan tekanan pada produsen termasuk petani. Dari rata-rata produksi CPO per tahun sebanyak 65% akan diekspor dan sisanya diserap oleh pasar dalam negeri.
Maka dengan 65% yang tidak dikeluarkan ternyata dampaknya malah terjadi penumpukan di dalam negeri. “Kondisi saat ini sudah begini, kalau terus tidak ada kejelasan terkait kapan ekpor dibuka, maka semua industri sawit Indonesia akan bermasalah,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
